Parah! LBGT di Garut Tembus 3 Ribu Orang, Ulama Geruduk Kantor DPRD
- VIVA.co.id/Diki Hidayat
VIVA Nasional - Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI) Kabupaten Garut mendatangi Komisi 4 DPRD Garut Jawa Barat, Senin 12 Desember 2022. Mereka mengaku prihatin dengan aksi perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Garut yang dinilai makin marak.
Koordinator tokoh agama Garut, Ceng Aam mengatakan keberadaan komunitas LGBT di Garut ditaksir sudah berjumlah sekitar 3 ribu orang. Kata dia, komunitas menyimpang itu sudah berani terang-terangan menunjukan keberadaannya.
"Mereka sudah tidak malu lagi kami sudah mendeteksi ada 3000 orang LGBT, mereka aktif di media sosial," kata Ceng, usai pertemuan dengan Komisi 4 DPRD Garut.
Menolak LGBT.
- VIVA/Andri Mardiansyah
Dia menjelaskan keberadaan komunitas LGBT di Kabupaten Garut bukan kasus baru. Namun, sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir.Â
Menurut dia, hal itu sudah tak lazim dalam norma dan agama yang berkembang pesat di Garut. Dengan demikian, Â harus ada langkah serius dari para pihak terkait atas desakan para tokoh agama dan Pondok Pesantren di Garut.
"Intinya kami mengusulkan agar Perda Anti Maksiat, berperan, dan mengusulkan imbauan atau spanduk penolakan LGBT sampai ke kampung-kampung," ujar Ceng Aam.
Sementara itu, Anggota Komisi 4 DPRD Garut, Iwan Sutiawan menyampaikan, pihaknya akan melakukan beberapa langkah terkait tuntutan audensi para tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren di Garut tersebut.Â
Dia bilang, rencananya, Komisi 4 DPRD Garut akan mengundang beberapa pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten Garut termasuk MUI Kabupaten Garut. Salah satu yang didorong perlunya aturan larangan LGBT di Garut.
"Ini akan kami tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk fraksi di DPRD Garut untuk dibuatkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus terkait LGBT," tuturnya.
Elite PKB Wacanakan Lagi Gubernur Dipilih DPRD, Apa Alasannya?
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD masing-masing.
