Aremania Minta Tragedi Kanjuruhan Ditetapkan Pelanggaran HAM Berat
- VIVA/Lucky Aditya
VIVA Nasional – Ratusan Aremania menggelar demonstrasi pada peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada Sabtu, 10 Desember 2022. Mereka yang turun ke jalan mengatasnamakan Koalisi Arek Malang.
Mereka melakukan longmarch dari Jalan Kolonel Sugiono hingga fly over atau jembatan layang Kotalama. Di sana mereka menutup fly over sehingga mengakibatkan kemacetan panjang sekitar 2 kilometer lebih. Mereka mengatasnamakan Koalisi Arek Malang.
"Kami menuntut Komnas HAM RI segera menetapkan tragedi pembantaian ini sebagai pelanggaran HAM berat. Bukan pelanggaran HAM biasa. Kami juga menuntut para penegak hukum agar segera mengusut tragedi pembantai ini sampai setuntas-tuntasnya dan seadil-adilnya," kata perwakilan Aremania, Jojo.
Baca juga: 10 Orang Tewas, Polda Bentuk Tim Khusus Periksa Izin Tambang di Sumbar
Jojo mengatakan, bahwa alasan utama mereka melakukan demonstrasi pada peringatan hari HAM Internasional karena menilai polisi tidak serius dalam menangani Tragedi Kanjuruhan. Mereka meminta penanganan kasus ini diusut secara tuntas tanpa pandang bulu.
"Kami mendesak dan menuntut pihak berwajib memproses atau mempidanakan seluruh pelaku pembantaian. Hingga terduga pelaku baik pejabat ataupun aparat level tertinggi sekalipun," ujar Jojo.
Demonstrasi Aremania di Minggu Hitam membuat jalanan di Kota Malang macet
- VIVA/Lucky Aditya
Dalam Tragedi Kanjuruhan sebanyak 135 orang meninggal dunia dan 600 orang lebih mengalami luka-luka. Banyaknya korban jiwa karena tembakan gas air mata ke arah tribun membuat suporter panik dan berdesakan.
"Kami akan terus turun ke jalan dan mengundang kawan-kawan lainnya. Kami ingin massa terus berlipat ganda sehingga suara tuntutan dari keluarga korban semakin kencang terdengar. Agar juga menjadi perhatian polisi untuk memproses secara serius dan adil," tutur Jojo.
Komnas HAM Sebut Sejumlah Kasus Kandidat Pilkada Berujar Seksis dan Rendahkan Perempuan
Komnas HAM menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024 karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.
