Pengamat: Laksdya Amarulla Berpeluang Besar Gantikan Yudo Margono Jadi KSAL
- VIVA.co.id/ Muhammad AR (Bogor)
VIVA Nasional – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono bakal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada akhir Desember ini. Seiring dengan proses pergantian Panglima TNI itu, sampai saat ini belum diketahui siapa yang nanti menjabat KSAL menggantikan Yudo. Jika Merujuk UU TNI, Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.
Kepala Staf diangkat dari perwira tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Perwira yang ditunjuk akan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang empat atau Laksamana.
Laksamana Muda TNI, Amarulla Octavian
- Zahrul Darmawan/VIVA.co.id
Peneliti militer dan intelijen Ridlwan Habib mengungkapkan, jika melihat pada aturan tersebut, sejumlah nama perwira tinggi Angkatan Laut punya berpeluang mengisi jabatan KSAL. Salah satu yang paling berpeluang adalah Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Amarulla Octavian. Ridlwan mengatakan, ada tiga syarat yang harus dimiliki calon KSAL pengganti Laksamana Yudo. Pertama, calon KSAL pengganti Laksamana Yudo haruslah figur yang paham tentang dinamika geopolitik di kawasan sekitar Indonesia.
Kedua, calon KSAL yang baru juga musti menguasai dan paham peta persenjataan maritim terbaru. Termasuk mengetahui secara detail perlombaan senjata di antara negara negara besar terutama sekitar Indonesia.
"KSAL yang cerdas sangat dibutuhkan agar maritim kita semakin aman dan berwibawa di mata negara lain," kata Ridlwan kepada wartawan, Sabtu 10 Desember 2022.
Syarat ketiga adalah pemahaman bahasa asing dan keahlian diplomasi internasional. "KSAL baru nanti akan menjadi duta utama diplomasi laut kita di pergaulan internasional, karena itu pemahaman bahasa asing wajib, lebih utama lagi jika memahami bahasa selain Inggris," ujar Ridlwan.
Tiga syarat utama itu, menurut Ridlwan, ada pada figur Laksdya TNI Amarulla Octavian. "Secara kepangkatan juga masuk karena beliau bintang tiga," ucap dia.
VIVA Militer: 14 Kapal Perang TNI AL membentuk formasi di Perairan Bali
- Dispenal
Ridlwan juga menilai Laksdya Octavian bisa membawa perubahan baik terutama dalam pengembangan kurikulum pendidikan TNI Angkatan Laut. "Ini juga sejalan dengan visi Panglima TNI Laksamana Yudo yakni perbaikan kualitas SDM prajurit TNI, termasuk kualitas SDM Angkatan Laut," ujarnya.
Apalagi, lanjut Ridlwan, saat ini banyak persoalan kemaritiman yang harus dijawab KSAL yang baru. Di antaranya, di Laut Natuna Utara, Indonesia meskipun berstatus netral, tapi jelas berhadapan dengan kekuatan Cina. Kapal-kapal ikan Vietnam sudah seringkali melanggar perbatasan ZEE Indonesia. Semuanya jelas persoalan geopolitik maritim.
"Dari sekian banyak pilihan yang ada, Laksdya TNI Amarulla Octavian dikenal memiliki kemampuan geopolitik maritime," ujar Ridlwan.
Bahkan, menurutnya, pendidikan master Laksdya Octavian di Prancis juga tentang geostrategi dan geopolitik. Selain itu, Octavian juga menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Belanda, dan Australia.
Dengan kemampuan bahasa internasional dan pengetahuan tentang geopolitik maritim yang dimiliki Laksdya Octavian merupakan modal dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dirasakan saat ini.
"Kemampuannya berdiplomasi juga tampak dari penampilan sebagai keynote speaker atau invited speaker di konferensi-konferensi internasional, dan banyak forum ilmiah lainnya. Selain menjadi pembicara, Laksdya TNI Amarulla Octavian juga mengajar mata kuliah geopolitik maritim di Unhan," ujarnya.
Laksamana Madya Prof Dr. Amarulla Octavian, dikukuhkan sebagai Guru Besar Unhan
- VIVA/Muhammad AR
Amarulla Octavian juga telah menulis buku tentang geopolitik maritim berjudul 'Indonesian Navy, Global Maritime Fulcrum and ASEAN' dan 'Indonesian Maritime Geopolitics in The Indo-Pacific Region' mendapat apresiasi banyak akademisi.
"Tidak saja menulis buku, maka pengetahuannya tentang geopolitik maritim juga disampaikan secara berani di salah satu media nasional menentang gagasan AUKUS. Kita butuh KSAL yang menguasai geopolitik maritim sekaligus berani menyampaikannya sesuai kepentingan nasional Indonesia," pungkas Ridlwan.
