Polisi Masih Dalami Penyebab Ledakan Tambang Batu Bara di Sawahlunto
VIVA Nasional – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih melakukan proses evakuasi terhadap para pekerja yang menjadi korban kecelakaan tambang batu bara (legal) PT. NAL Sapan Dalam, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Jumat, 9 Desember 2022.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan saat ini pihak kepolisian belum mengetahui penyebab terjadinya ledakan dalam kegiatan tambang batu bara di lokasi tersebut.
“Masih didalami oleh Polres dan Polda Sumbar turun untuk mem-back up proses penyelidikan,” kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.
- VIVA/Andrew Tito
Saat ini, kata dia, pihak kepolisian mengutamakan untuk menyelamatkan para pekerja yang dikabarkan masih terkurung dalam lubang penambangan batu bara tersebut dengan kedalaman sekitar 200 meter. “Fokus utama saat ini adalah evakuasi korban dulu,” ujarnya.
Sebelumnya, Dedi menjelaskan kronologi kecelakaan tambang batu bara (legal) PT. NAL Sapan Dalam, Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat pada Jumat, 9 Desember 2022.
“Sekita pukul 09.00 WIB, saat para pekerja lubang memulai aktifitas penambangan tambang dalam diketahui oleh KTT PT. NAL atas nama Dian Firdaus, lubang mengeluarkan kepulan asap dan diiringi letupan kecil dari dalam lubang tambang,” kata Dedi.
Proses evakuasi korban tambang batu bara yang meledak di Sawahlunto, Sumbar
- Tangkapan layar
Saat itu, kata dia, beberapa pekerja sudah ada yang masuk ke dalam lubang. Selanjutnya, Dedi menyebutkan, KTT memerintahkan kepala lubang untuk melakukan pengecekan ke dalam lubang. Diketahui, terdapat 15 orang dari pekerja lubang dalam.
Pada pukul 10.15 WIB, lanjut Dedi, Kapolres Sawahlunto AKBP Purwanto Hari Subekti mendatangi lokasi kecelakaan tambang IUP PT. NAL untuk meninjau lokasi. “Kapolda masih kunjungan kerja di Polres 50 Kota. Wakapolda menuju TKP,” ujarnya.
Alasan PBNU Tidak Setuju Usulan Polri di Bawah TNI atau Kemendagri
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan mengaku tidak setuju dengan usulan PDI Perjuangan (PDIP) bahwa Polri sebaiknya berada di bawah TNI atau Kementeria
