Mahfud MD Sebut Pengusaha dan Buruh Saling Membutuhkan: Keduanya Setara

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
Sumber :
  • Rilis pers

VIVA Nasional – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan,  kedudukan pengusaha dan buruh itu sejatinya setara. Maka komunikasi antara kedua pihak, harus bisa cair.

Hal itu diungkapnya, saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Kata Mahfud, buruh dan pengusaha harus terus saling berkomunikasi. Kata dia, jangan ada salah satu yang merasa paling tinggi.

"Baik buruh maupun pengusaha itu saling membutuhkan. Keduanya setara. Jadi, komunikasinya harus cair," ucap Mahfud kepada wartawan, Rabu 7 Desember 2022.

Mahfud minta KSPSI, tetap kritis dalam menyampaikan pendapatnya. Semisal bila kebijakan pemerintah dianggap tidak berpihak kepada buruh. Apalagi, kata Mahfud, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. 

"Kritis terhadap kebijakan pemerintah tetapi tetap membuka ruang dialog terbuka dengan pemerintah," katanya.

Tantangan Ketenagakerjaan

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea

Photo :
  • KSPSI

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea melihat, ke depan tantangan dan isu-isu ketenagakerjaan makin berat. Mulai dari persoalan upah, serapan tenaga kerja, dan kompetensi pekerja yang harus terus ditingkatkan.

24 Tahun Bersahabat, Mahfud MD Ungkap Luhut Sering Kirim Duit Bulanan

Maka dari itu, dirinya berharap KSPSI akan terus menjadi garda terdepan membela hak-hak buruh Indonesia. Dia mengucapkan terima kasih kepada anggota KSPSI. Karena, kata Andi Gani, loyalitas dan militansi seluruh anggota yang terus setia memperjuangkan kepentingan buruh dan keluarganya dengan aksi-aksi damai.

"Kita boleh berjuang sekeras mungkin menuntut pemerintah tapi harus tetap patuh terhadap aturan-aturan hukum dalam menyampaikan pendapat," kata Andi Gani.

Hasan Nasbi: Program ‘Lapor Mas Wapres’ Banyak yang Iseng
Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024