Polda Sulsel Bantah Pernyataan Aipda Aksan soal Banyak Mafia di Polri: Dia Kecewa Dimutasi
- VIVA/Supriadi Maud
VIVA Nasional – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel membantah adanya pengakuan seorang anggota Polri bernama Aipda Aksan yang viral di media sosial. Â
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan bahwa oknum anggota tersebut memberi pernyataan pribadi atau asumsi sendiri dan tidak didukung dengan data dan bukti yang kuat.
"Jadi video pengakuannya yang bersangkutan tidak benar terkait apa yang disampaikan. Itu sesuai hasil pemeriksaan juga di Propam," kata Kombes Komang dalam keterangannya, Jumat 2 Desember 2022.
Komang menyebut bahwa anggota telah menjalani pemeriksaan di Propam dan hasilnya dia sengaja buat pengakuan itu lantaran keberatan dan kecewa dirinya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tator karena dilaporkan telah mempreteli sepeda motor dinas.
Bhabinkamtibmas Polsek Bonggakaradeng, Aipda Aksan sebut polisi bobrok
- VIVA/Supriadi Maud
"Jadi Aipda Aksan ini sebelumnya diperiksa oleh propam Polres Palopo karena mempreteli sepeda motor dinas, namun dimutasi ke Polres Tator sehingga penanganan perkaranya dilimpahkan ke Polres Tator," kata Komang
"Propam Polres Tator juga sudah melakukan Sidang Disiplin dengan putusan Penundaan Pendidikan selama 6 (enam) bulan," katanya menambahkan.
Komang mengaskan perbuatan Aipda Aksan yang telah membuat rekaman video opini negatif tentang institusi Polri dan tersebar dimedia sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Olehnya itu, kata Komang, Propam langsung Melakukan pemeriksaan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Profesi Polri terhadap tindakan Aipda Aksan.
Saat ini, kata Komang, pihak Propam masih melakukan pemeriksaan terhadap Aipda Aksan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin.
"Jadi video dia buat sendiri dan dia kirim ke rekannya melalui WhatsApp. Tapi yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan tentang pelanggaran kode etik dan disiplin," ungkapnya
Dalam pemeriksaan, lanjut Komang, Â Aipda Aksan telah membuat rekaman video klarifikasi dan permintaan maaf bahwa pernyataannya, tidak ada niat untuk menyebarkan dan hanya ingin mengirim temannya.
Sebelumnya beritakan, seorang anggota polisi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Aipda Aksan yang viral curhatannya di media sosial. Aipda Aksan curhat dengan menyebut institusi Polri sebagai sarang mafia hingga menjadi polisi pun harus membayar.
Dalam video yang dilihat Jumat 02 Desember 2022, Aipda Aksan menyampaikan surat terbuka itu kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu, Bhabinkamtibmas Polsek Bonggakaradeng ini menyampaikan pengalamannya selama bertugas.
Dalam video yang beredar, Aipda Aksan lantas menyampaikan dugaan mafia di tubuh Polri. Selain menyampaikan kebobrokan institusi Polri, Aipda Aksan juga mengaku disudutkan hingga dimutasi usai membongkar kasus dugaan korupsi di Polres Palopo.
"Yang terhormat Bapak Kapolri seperti yang saya alami, saya dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tana Toraja karena saya membongkar perbuatan Kapolres Palopo saat itu, AKBP Alfian Nurnas yaitu korupsi kendaraan dinas Polres Palopo, BBM dan lain sebagainya," kata Aksan dalam video yang tersebar.
Selain itu, Aipda Aksan menuding beberapa pimpinan di Kepolisian mengajari bawahannya ke jalan yang tidak benar. Kendati begitu, Aksan pun juga meminta Kapolri untuk segera memberantas mafia-mafia yang bersarang di tubuh Polri.
"Izin Jendral, saya Aksan, anggota Satbinmas Polres Tana Toraja. Menyampaikan kepada bapak, bahwa tolong institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia yang masih bersarang di tubuh Polri. Polri semakin tidak karuan karena dari awal memang rekrutmennya tidak bagus," ujar Aipda Aksan dalam videonya
"Pertama, masuk polisi harus bayar, kedua, mau pindah harus bayar, yang ketiga mau jadi perwira juga harus bayar. Jadi bagaimana ke depannya Polri kalau harus bayar. Kemudian, rata-rata pimpinan yang ada di bawah bukan mengajari kami ke jalan yang bagus malah mengajarkan kami ke jalan yang tidak benar. Contohnya, mereka memangkas DIPA dan uang BBM, uang makan dan lain sebagainya," katanya menambahkan.
Â
