Karang Taruna Akan Beri Penghargaan ke 59 Kepala Daerah
- Istimewa
VIVA Nasional – Karang Taruna akan memberi pengharagaan terhadap para kepala daerah di Tanah Air. Penghargaan tersebut menjadi rangkaian dalam HUT ke-62 Karang Taruna Nasional.
Itu diberikan dalam gelaran Rakernas dan Expo, sekaligus memperingati HUT ke-62 dalam bulan Bakti Karang Taruna Nasional di Kota Solo, Jawa Tengah pada 29 November sampai 1 Desember 2022.
Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna, Didik Mukrianto, memastikan sejumlah kepala daerah akan hadir. Penghargaan kepada 59 kepala daerah tersebut, karena kecintaan dan kepedulian mereka akan kegiatan sosial Karang Taruna.
“Pemberian penghargaan Satyalancana Aditya Karya Mahatva Yodha kepada gubernur, bupati/wali kota, pemimpin dan tokoh se-Indonesia di Balai Kota Surakarta, yang selama ini peduli terhadap Karang Taruna serta memberikan karya bakti, pengabdian sosial bersama-sama Karang Taruna,” kata Didik melalui keterangannya, Selasa 29 November 2022.
Didik yang juga anggota DPR RI tersebut menjelaskan, nanti pihaknya juga akan melaunching market place dan ekonomi kreatif Karang Taruna. Untuk itu, mereka beri nama katarina market place dan kopi katarina.
“Kami harapkan penghargaan ini mampu menumbuh kembangkan sikap keteladanan, kejuangan dan motivasi dalam meningkatkan karya bakti dan pengabdian sosial untuk bangsa, negara dan masyarakat,” jelas anggota Komisi III DPR tersebut.
Dijelaskannya, Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang independen. Organisasi ini lahir pada 26 September dari oleh dan untuk masyarakat. Lahir karena dilatarbelakangi oleh keprihatinan dan keterpanggilan sosial.
“Karena banyaknya anak yatim piatu yang putus sekolah, dan banyaknya generasi muda yang menyandang permasalah sosial. Harapan saya, anggota Karang Taruna terus menjadi moral force, sosial control dan agen perubahan yang baik untuk bangsa ini,” jelasnya.
Kebijakan PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah Penuhi Rasa Keadilan
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjelaskan keputusan Presiden Prabowo tersebut sebagai komitmen sejahterakan rakyat.
