KPK Tetapkan Banyubiru Semarang sebagai Desa Antikorupsi
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
VIVA – Ketua KPK Firli Bahuri bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menyematkan Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, sebagai Desa Antikorupsi tahun 2022, Selasa, 29 November 2022.
Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang menjadi desa dengan kategori istimewa, dengan nilai terbaik di antara sepuluh desa antikorupsi lainnya. Sepuluh desa percontohan antikorupsi yang diluncurkan hari ini yaitu Desa Banyubiru Jawa Tengah, Desa Cibir Wetan Jawa Barat, Desa Kumbung NTB, Desa Detusoko Barat NTT, Desa Sukojati, Jawa Timur, Desa Kamang Hilia Sumatera Barat, Desa Hanura Lampung, Desa Pakatto Sulsel, Desa Kutuh Bali, dan Desa Mungguk Kalbar.
Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri mengatakan, dalam prosesnya pencegahan korupsi perlu keterlibatan semua pihak. “Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam penganggaran. Kepala daerah punya peranan penting membantu kerja KPK, untuk memastikan tidak ada satu celah yang bisa digunakan di luar peruntukkannya secara benar formil maupun materil,” kata Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
Firli menambahkan, Gubernur Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah telah melaksanakan hal tersebut dan hasilnya tidak terjadi korupsi. "Kemudahan pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Jawa Tengah berhasil membantu kerja KPK dalam pencegahan korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap hasil penilaian dari Desa Banyubiru bisa direplikasi ke 7.809 desa di Jawa Tengah dan semangat antikorupsi bisa terus menggema dimulai dari tingkat desa.
"Untuk mewujudkan budaya antikorupsi hanya butuh kemauan untuk melaksanakan. Saya perintahkan saja Inspektorat sama Dispermasdes bikin satu kabupaten satu dan kita sudah punya 29 sekarang on going semua dalam penilaian dan alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru,” kata Ganjar.
Menurutnya, pelaksanaan program ini tidak akan sulit karena kepala daerah khususnya bupati bisa mendorong itu dengan melihat contoh yang sudah ada. “Guidance-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu aja, mau atau tidak melakukan,” katanya.
Laporan Teguh Joko Sutrisno
Firli Bahuri Mangkir dari Pemeriksaan Polisi Karena Ada Pengajian
Alasan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri tidak hadir kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), gegara
