Draf RKUHP Baru, Pidana Mati Jadi Alternatif Dengan Masa Percobaan
- Eko Priliawito| VIVAnews
VIVA Nasional – Dalam rapat terbatas mengenai progres Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej menjelaskan bahwa DPR memberikan sejumlah masukan terkait RKUHP yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).
Menurut Eddy, beberapa poin dalam DIM telah melalui proses diskusi antara pemerintah dan DPR, serta telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama untuk dimasukkan dalam RKUHP. Salah satu yang disepakati yakni mengenai penjatuhan pidana hukuman mati.
"Kemudian yang kedua suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati, dengan diberlakukan KUHP baru itu pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan," kata Eddy di Istana Kepresidenan, Jakarta Senin 28 November 2022.
ilustrasi hukuman mati
- vstory
Terkait pidana mati ini, Eddy mengatakan bahwa dalam RKUHP yang baru terdakwa tidak bisa langsung dijatuhi pidana mati. Ada masa percobaan terlebih dahulu untuk seorang pelaku pidana selama 10 tahun.
"Artinya, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun," kata Eddy
Jika dalam waktu 10 tahun pelaku tindak pidana tersebut berkelakuan baik, maka hukumannya bisa diubah menjadi 20 tahun penjara. "Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun," ujarnya.
Ilustrasi hukuman mati
- ANTARA/Shutterstock/Ginkolac/aa
Selain itu, Eddy melanjutkan, pemerintah juga telah menghapus pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Eddy berharap dengan memasukkan ketentuan UU ITE dalam RKUHP disparitas putusan dapat diminimalisasi.
"Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap maka ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, dengan sendiri mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam undang-undang ITE," ujarnya.
Istana Sebut Prabowo Tak Bahas Pilkada di Arahan Khusus ke Kepala Daerah
Presiden RI, Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di kawasan SICC Bogor, Jawa Barat
