Pengacara Minta KPK Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Singapura
- VIVA/Riyan Rizky
VIVA Nasional – Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona dan Stefanus Roy Rening mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 28 November 2022. Kehadiran mereka di gedung KPK itu untuk mengirimkan surat kepada KPK terkait permintaan kliennya agar diizinkan berobat ke Singapura.
“Perkembangan terkini, tim dokter mengeluarkan rekomendasi dari RS Mount Elizabeth yang dokternya antara lain dokter Patrick Chang mengatakan bahwa pak Lukas Enembe harus segera dievakuasi ke Rumah Sakit Elizabeth Singapura,” kata Petrus kepada wartawan di KPK.
Gubernur Papua Lukas Enembe
- VIVA/Aman Hasibuan
Maka dari itu, tim pengacara Lukas Enembe telah mengirimkan surat agar KPK mengizinkan kliennya berobat ke Singapura. Sebab kata dia, kalau tidak segera dievakuasi ke Singapura, kondisi kesehatan Lukas Enembe akan semakin memburuk.
“Kalau dibiarkan akan sangat membahayakan kesehatan beliau (Lukas Enembe) dan hari ini juga kami juga sudah sampaikan ke KPK bahwa rekomendasi Dokter RS Elizabeth Singapura mengharapkan supaya mereka segera melakukan tindakan-tindakan medis,” ucapnya.
Tersangka Suap Proyek Infrastruktur di Papua
Untuk diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua.
Lukas Enembe juga sudah dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk dilakukannya pemeriksaan. Namun, Lukas Enembe selalu mangkir dikarenakan kondisi kesehatannya yang menurun.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diketahui ikut berangkat ke Kota Jayapura untuk menemani tim penyidik guna memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe pada Kamis 10 November 2022.
Harun Masiku Ganti Status Kewarganegaraan? KPK Enggan Berandai-andai
Ditengah belum kunjung tertangkapnya Harun Masiku, muncul berbagai isu termasuk dia sudah berganti status kewarganegaraan. Namun, KPK enggan berspekulasi terkait hal itu.
