Wakil Ketua DPD Minta Himbara Tingkatkan Penyaluran KUR Khusus Penyediaan Alsintan
- Dokumentasi DPD
VIVA Nasional – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menilai, kredit usaha rakyat atau KUR perlu ditingkatkan. Khususnya terhadap masyarakat yang pengadaannya alat mesin pertanian atau Alsintan. Untuk itu, dia meminta pemerintah dan Bank Himbara, meningkatkan penyalurannya.
Sultan menilai, ini perlu dilakukan guna mendorong percepatan agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Terutama saat ini, di tengah ancaman krisis pangan global. Dengan model pertanian padat modal dengan penggunaan teknologi, menurut dia akan menjadi solusi konkrit bagi peningkatan produktivitas pertanian. Lebih lagi saat ini, perubahan iklim kerap kali terjadi.
"Harus kita akui bahwa, Penggunaan alsintan dan penerapan teknologi pertanian modern kita masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Maka tak heran jika biaya produksi atau ICOR pertanian mereka sangat rendah dengan produktivitas yang sangat baik", kata Sultan, dalam keterangan resminya, Sabtu 26 November 2022.
Lebih jauh mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertanian, perlu melihat ini juga. Mengingat masalah krisis pangan juga menjadi topik pembahasan di KTT G20 Bali.
"Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian harus segera menindaklanjuti hasil kesepakatan finance-agriculture G20 untuk mengatasi kerentanan pangan dengan meningkatkan pembiayaannya di sektor pertanian. Apalagi tengah dilakukan pemangkasan anggaran Kementan dari jumlah yang tertuang pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023", tegasnya.
Sultan mengaku, sejauh ini KUR khusus untuk alsintan masih relatif kecil. Maka dia mendorong ini. Berdasarkan data lima bank penyalur KUR, realisasi KUR Taksi Alsintan per September 2022 tercatat sebesar Rp 66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur.
Selain itu, Sultan juga menilai memberdayakan SDM baik itu lulusan sarjana pertanian maupun diploma hingga SMK. Sebab ini merupakan tenaga terampil, juga tenaga ahli untuk mendukung sektor pertanian ini.
Menurut dia, tenaga mereka selama ini sebenarnya ada. Hanya belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmunya oleh pemerintah.
"Sejauh ini Pemerintah belum maksimal memanfaatkan SDM dan hasil riset pertanian yang dihasilkan oleh sekolah dan kampus pertanian kita. Akibatnya banyak dari mereka yang justru berkarier di sektor non pertanian. Hal ini tentu sangat menghambat proses pembangunan pertanian berbasis teknologi modern", tutup Sultan.
