Halim Ingin Kebijakan Pembangunan Desa Berpihak pada Perempuan
- Istimewa
VIVA Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tengah menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak terhadap keterlibatan perempuan. Hal ini penting untuk percepatan peningkatan kapasitas perempuan.
Demikian disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Menurut dia, desa membutuhkan peran strategi dari KUPI.
Dia bilang, kebijakan pembangunan di 74.961 desa juga butuh sentuhan KUPI yang dianggapnya sebagai pemimpin informal.
"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," kata Halim, dalam keterangannya, yang dikutip pada Sabtu, 26 November 2022.
Abdul Halim Iskandar saat acara KUPI di Jepara, Jawa Tengah.
- Istimewa
Meski demikian, ia menyebut perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Dia mengatakan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.
Menurut dia, angka itu sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang besar. Tapi, berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut malah berbalik respons positif.
Kemudian, menyangkut kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting. Dia menekankan, dari data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting.Â
"Berbicara pendidikan desa berkualitas, yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," jelas politikus PKB tersebut.
Maka itu, ia mengingatkan selayaknya perencanaan pembangunan desa bisa melibatkan kalangan perempuan. Bagi dia, arah kebijakan dalam pembangunan desa berkelanjutan mesti ada keterwakilan perempuan.
"Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," jelas Halim.
Lebih lanjut, dia mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Hal ini termasuk 30 persen keterwakilan perempuan di perangkat desa.
Dia bilang KUPI jadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa.
"Harapan kita adalah terjadi percepatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di desa," kata Gus Halim.
Halim menekankan, pembangunan 74.961 desa setara 91 persen wilayah Indonesia.Â
"Dan 74 persen warga Indonesia tinggal di desa. Jadi, menyelesaikan masalah di desa artinya totalitas menyelesaikan permasalahan bangsa," lanjut eks Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
Sementara, pengelola Ponpes Hasyim Asy'ari yang juga tuan rumah KUPI Ke-2, Nyai Hindun Anisah menyampaikan, peserta kongres tembus ribuan orang. Para peserta berasal dari 31 negara antara lain Singapura, India, Pakistan, hingga Inggris.
Selain itu, ada juga dari Thailand, Burundi, Prancis, Afrika Selatan, Afghanistan, Libya, dan Belanda.
Adapun ada beberapa tokoh yang hadir dalam pembukaan KUPI II ini. Sejumlah tokoh itu antara lain Menaker Ida Fauziyah, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, hingga sejumlah ulama perempuan.
