Sumatera Barat Kirim 1,3 Ton Rendang Produksi UMKM untuk Korban Gempa di Cianjur
- ANTARA/Devi Nindy
VIVA Nasional – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mengirimkan 1,3 ton paket rendang sebagai bantuan makanan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan rendang tersebut merupakan produksi UMKM masyarakat. Selain itu, ada juga rendang yang dibuat oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat.
"Sekarang dalam perjalanan darat, insyaallah, besok sampai, ini dalam perjalanan, ini baru sebagian yang ada," kata Mahyeldi di Pendopo Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat.
Tim gabungan evakuasi korban gempa Cianjur, Jawa Barat.
- Mabes Polri
Ratusan korban meninggal dunia
Terlebih lagi, menurutnya, masyarakat di Sumatera Barat juga pernah beberapa kali mengalami bencana, di antaranya gempa di Pasaman Barat pada awal 2022, dan gempa bumi serta tsunami di Mentawai pada tahun 2010.
Warga di tengah reruntuhan bangunan rumah akibat gempa Cianjur
- AP Photo/Tatan Syuflana
"Nah, untuk itulah, ketika saudara-saudara kita di Cianjur mengalami hal yang sama, masyarakat Sumatera Barat prihatin dan sekaligus juga memberikan dukungan bantuan pada hari ini," kata dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan paket rendang yang dikirim tersebut memiliki ketahanan sampai 1 bulan sehingga sangat layak dikonsumsi secara langsung oleh warga terdampak.
“Dari seluruh OPD di Sumatera Barat jumlahnya beragam. Ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo. Ada dari BUMN, Baznas dan ada juga dari UMKM,” kata Ilham.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis, tercatat masih ada 39 orang yang hilang setelah gempa yang terjadi 21 November. Kemudian tercatat 272 korban meninggal dunia yang jenazahnya sudah ditemukan. (ant)
OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, hadirnya PP 47/2024 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
