Ganjar Minta Bupati dan Wali Kota untuk Menggaji Guru Honorer Minimal Sesuai UMK
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
VIVA Nasional – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan guru honorer yakni melalui perbaikan sistem dan menambah jumlah guru. Hal itu diungkapkan Ganjar usai memimpin upacara peringatan Hari Guru di Museum Rangga Warsita Semarang, Jumat, 25 November 2022.
Ganjar mengatakan saat ini upah guru honorer oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mesti diperbaiki, minimal senilai upah minimum kabupaten/kota (UMK).
"Jika guru tidak diperhatikan maka akan sulit mendapatkan kualitas anak didik yang baik. Minimal dengan memberikan upah minimum kabupaten kota masing-masing. Kalau UMK saja semua guru yang ada di Jawa Tengah, itu sudah akan memberikan apresiasi dan itu minimal,” kata Ganjar.
Upacara Hari Guru tingkat Jawa Tengah dipusatkan di Museum Ronggowarsito.
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno
Ia menambahkan, mensejahterakan guru bukan hal yang mustahil dilakukan karena itu bukan soal hitung-hitungan anggaran tapi keberpihakan.
“Maka saya selalu mewanti-wanti temen-temen bupati wali kota. Tolong dong perhatikan guru-guru di bawah naungan kabupaten kota itu, minimal menerima gaji sesuai UMK,” katanya.
Ia memberi contoh, saat ini sebanyak 5.546 guru honorer di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima gaji sesuai UMK kabupaten kota masing-masing. “Plus 7,5 sampai 10 persen. Begitu pun dengan 7.931 pegawai tidak tetap," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
- Istimewa
Selain soal gaji, Ganjar juga menyoroti jumlah guru honorer yang meski banyak tapi masih belum mencukupi kebutuhan guru di Jawa Tengah. Ia ingin sistemnya diperbaiki. "Apakah peralatannya ditambah sehingga satu orang mesti menggunakan atau punya keterampilan yang cukup banyak bahkan multi platform bisa dikerjakan,” katanya.
Cara lainnya, lanjut Ganjar, dengan menambah sumberdayanya. Cara ini dinilai sebagai salah satu prioritas sebab guru punya peranan kunci mendidik generasi bangsa.
“Kalau guru tidak menjadi prioritas, maka mohon maaf nasib anak-anak kita diserahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak terampil,” ujarnya.
Sebagai informasi, Sampai hari ini, Di Jawa Tengah sedikitnya 5.788 guru PPPK yang sudah dilantik. Kemudian pada 31 Oktober yang lalu kembali dibuka penerimaan PPPK. Jumlahnya 4.361 lowongan untuk para guru dari total 4.600 lowongan.
Laporan Teguh Joko Sutrisno
