Pemerintah Bakal Batasi Populasi di IKN Cuma 1,91 Juta Penduduk
- dok Polri
VIVA Nasional – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengungkap populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dibatasi hanya 1,91 juta orang sehingga tidak akan seperti DKI Jakarta.
“Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN),” ujar Fungsional Perencanaan Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Prasti dikutip dari Antara, Kamis, 24 November 2022.
Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih berbicara dari IKN Nusantara
- VIVA/Natania Longdong
Ia menjelaskan, pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250.000 penduduk. Terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI - Polri tahap pertama. Pemindahan terus dilakukan secara bertahap, hingga selesai pada 2045.
"Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujarnya.
Oleh karena itu, kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah setempat sangat penting. Salah satunya terkait untuk kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN.
"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250.000 penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500.000 orang pada tahun 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," ucapnya.
Pengurus DPN dan MPA BSMI di titik nol nusantara IKN, Kalimantan Timur
- Istimewa
Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.
Kemudian mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Pemindahan Ibu Kota Negara direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.
Presiden Jokowi tinjau pembangunan infrastruktur IKN
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Sebelumnya diberitakan, Kementerian PPN/ Bappenas mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2024. Dijelaskan dalam rencana induk Bappenas tahap pemindahan dibagi dalam lima klaster.
“Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada tahun 2024," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati dalam diskusi virtual seperti dikutip Antara, Selasa, 22 November 2022.
