Johan Budi: Jaksa Prestasi Tak Dekat Pimpinan Karirnya Tenggelam
- DPR RI
VIVA Nasional – Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi Sapto Pribowo mengingatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar memilih Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) tidak berdasarkan suka dan tidak suka. Menurut dia, Burhanuddin harus memilih sesuai rekam jejaknya.
Sejak dulu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK ini mengaku sering menyampaikan kepada Jaksa Agung dalam setiap rapat terkait career path atau jenjang karir di lingkungan Korps Adhyaksa. Menurutnya, jika jaksa-jaksa yang punya prestasi itu perlu dikasih reward. Tapi sebaliknya, jaksa-jaksa yang nakal juga perlu punishment yang jelas.
Ilustrasi jaksa.
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
“Karena kaitannya dengan career path. Jadi tidak karena like and dislike, kemudian seseorang jaksa yang nakal hanya dimutasi saja. Tapi sebaliknya, seseorang jaksa yang bagus, berprestasi karena tidak deket dengan pimpinannya, maka dia karirnya jadi tenggelam,” kata Johan Budi saat rapat kerja dengan Jaksa Agung pada Rabu, 23 November 2022.
Jadi, Johan Budi meminta Jaksa Agung tidak hanya sekedar mutasi jika ada jaksa yang nakal. Akan tetapi, ia menegaskan jaksa nakal itu harus diproses pidana sebagai deterrent effect (efek jera) bagi jaksa-jaksa lain yang nakal. Bahkan, ia meminta Jaksa Agung meniru Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
“Sekarang Polri saya lihat tegas Kapolri sekarang, bintang dua pun disikat oleh dia kalau melakukan kesalahan. Di Kejaksaan saya belum lihat. Apakah jaksa-jaksa level bintang 2 itu Kajati atau Kajari sudah baik-baik semua atau seperti apa. Sehingga, tidak ada saya baca di media ada punishment yang keras terhadap jaksa-jaksa nakal,” jelas dia.
Saat ini, Johan Budi melihat Kejaksaan Agung geliat penanganan kasus korupsinya bagus. Tapi sayang, kata dia, level Kejaksaan Tinggi itu kenapa tidak pernah terdengar menangani perkara tindak pidana korupsi. Padahal, banyak kepala daerah yang diciduk oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kejaksaan Agung geliat penanganan korupsinya bagus, tapi level Kejati kok adem-adem aja. Apa karena mereka sungkan dengan bupati dan gubernur, atau karena mereka bupati dan gubernur sudah baik-baik semua. Tapi KPK sering nangkep juga gubernur dan bupati. Kenapa kejaksaan tingkat Kejati dan Kejari jarang sekli saya melihat menangani kasus korupsi yang melibatkan gubernur,” ungkapnya.
Demokrat Sebut Penolakan PDIP Terhadap PPN 12% Hanya Politis
Demokrat Sebut Penolakan PDIP Terhadap PPN 12% Hanya Politis
