Abraham Samad Bongkar soal Putaran Uang di Tambang: Bisa Gaji ASN, TNI-Polri

VIVA Nasional – Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan bahwa sistem pertambangan di Indonesia ini sangat berantakan. Dia melihat masih ada beberapa perusahaan yang tidak menyetor uang kepada pemerintah.

Abraham menjelaskan, bahwa sistem pertambangan di Indonesia itu berantakan khususnya dari sisi reklamasi pasca pertambangan.

"Jadi kita temukan di lapangan ternyata ada beberapa perusahaan seharusnya menyetorkan iuran untuk memperbaiki kembali lingkungan tidak menyetor ke pemerintah daerah," ujar Abraham saat hadir di acara diskusi bertajuk 'Gurita Energi Kotor dari Lubang Tambang', Kamis 17 November 2022.

"Saya tidak tahu kenapa terjadi itu. Apakah ada permainan atau ada suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya?," sambungnya.

Menurut Abraham, berantakannya sistem pada pertambangan di Indonesia disebabkan oleh tata kelola dalam pertambangan. Maka dari itu, marak terjadinya praktik korupsi dan kecurangan.

"Tata kelola di sektor pertambangan minerba amburadul. Terbuka lubang terjadinya fraud dan corruption," kata dia.

Kemudian, hal itulah seperti sistem dan tata kelola yang berantakan yang menyebabkan negara tidak mampu menyerap keuntungan dari sektor pertambangan.

Padahal, menurut Abraham, keuntungan dari sektor ini menurutnya juga mampu membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

"Pendapatan negara dari sektor ini begitu besar. Secara hitung-hitungan kita di KPK itu bisa menutup utang negara, meningkatkan penghasilan ASN, TNI maupun Polri. Bahkan lebih jauh bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan," tukas dia.

Penyidik KPK Cecar Ronny Sompie soal Perlintasan Harun Masiku

Penyidik KPK mencecar mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie terkait dengan perlintasan yang dilalui Harun Masiku.

VIVA.co.id

3 Januari 2025