Abraham Samad Bongkar soal Putaran Uang di Tambang: Bisa Gaji ASN, TNI-Polri

Abraham Samad
Sumber :
  • ANTARA Foto/Galih Pradipta

VIVA Nasional – Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan bahwa sistem pertambangan di Indonesia ini sangat berantakan. Dia melihat masih ada beberapa perusahaan yang tidak menyetor uang kepada pemerintah.

Yudi Purnomo Sebut Eks Pimpinan KPK Bisa Diperiksa di Kasus Harun Masiku, Ini Alasannya

Abraham menjelaskan, bahwa sistem pertambangan di Indonesia itu berantakan khususnya dari sisi reklamasi pasca pertambangan.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

Photo :
  • VIVA/ Ridho Permana.
Harun Masiku 5 Tahun Buron, KPK: Kita Tidak Bengong Saja Mencari

"Jadi kita temukan di lapangan ternyata ada beberapa perusahaan seharusnya menyetorkan iuran untuk memperbaiki kembali lingkungan tidak menyetor ke pemerintah daerah," ujar Abraham saat hadir di acara diskusi bertajuk 'Gurita Energi Kotor dari Lubang Tambang', Kamis 17 November 2022.

"Saya tidak tahu kenapa terjadi itu. Apakah ada permainan atau ada suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya?," sambungnya.

Respons Ketua KPK soal Satori Klaim Semua Anggota Komisi XI DPR Terima Dana CSR BI

Menurut Abraham, berantakannya sistem pada pertambangan di Indonesia disebabkan oleh tata kelola dalam pertambangan. Maka dari itu, marak terjadinya praktik korupsi dan kecurangan.

Abraham Samad.

Photo :
  • VIVA/Muhammad Yasir

"Tata kelola di sektor pertambangan minerba amburadul. Terbuka lubang terjadinya fraud dan corruption," kata dia.

Kemudian, hal itulah seperti sistem dan tata kelola yang berantakan yang menyebabkan negara tidak mampu menyerap keuntungan dari sektor pertambangan.

Padahal, menurut Abraham, keuntungan dari sektor ini menurutnya juga mampu membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Abraham Samad

Photo :
  • ANTARA/Puspa Perwitasari

"Pendapatan negara dari sektor ini begitu besar. Secara hitung-hitungan kita di KPK itu bisa menutup utang negara, meningkatkan penghasilan ASN, TNI maupun Polri. Bahkan lebih jauh bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan," tukas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya