Wamen ATR/BPN: Layanan Pertanahan Lebih Baik Secara Digital
- Istimewa.
VIVA Nasional - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ingin menjadi lembaga yang memberikan pelayanan serta merespons keinginan masyarakat melalui digitalisasi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, dalam rangkaian acara G20 Summit di Nusa Dua, Bali, pada Senin, 14 November 2022.
Jadi Perhatian Menteri ATR/BPN
Raja mengatakan digitalisasi layanan menjadi perhatian Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, yang memerintahkan supaya Kementerian ATR/BPN dapat memberikan layanan pertanahan lebih baik melalui transformasi digital.
Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni di Universitas Darul Ulum Jombang.
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Kunci Keberhasilan
Ia menyebut pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas sebagai kunci keberhasilan lembaga yang dinaunginya.
Menuju Paradigma Baru
“Tugas Pak Menteri dan saya adalah membawa ATR/BPN bergerak menuju paradigma baru, yaitu kalau bisa dipermudah, harus bisa dipermudah lagi. Itulah layanan berkualitas,” kata Raja dalam diskusi bertema “Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintah dan Kolaborasi dengan Platform Digital” tersebut.
Raja mengatakan paradigma baru itu harus diarusutamakan untuk mengganti paradigma lama yang sudah kuno. Caranya, menurutnya adalah dengan melakukan digitalisasi pelayanan.
“Paradigma lama yang berorientasi lama dan berlarut-larut harus disudahi dengan sistem digital,” ujarnya.
Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni saat hadir pada acara G20 Summit di Nusa Dua.
- Dok. Kementerian ATR/BPN.
Raja juga menyampaikan Kementerian ATR/BPN tengah berada dalam rangkaian digitalisasi pelayanan tersebut melalui berbagai program yang diluncurkan.
“Kami sudah membuka hotline pengaduan melalui Whatsapp, ada juga Sentuh Tanahku dan Bhumi untuk melihat peta bidang tanah,” ujarnya.
Dalam acara itu, hadir pula CEO LinkAja, Yogi Rizkian Bahar, yang mengatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN serta mitra kerjasama.
“Link aja siap membantu transformasi digital di kementerian ATR/BPN sebagai public services terutama dalam hal transaksi elektronik,” kata Yogi.
Sosialisasi di Kalangan UMKM Harus Lebih Maksimal
Sosialisasi yang lebih maksimal lagi, harus dilakukan. Terutama di tengah-tengah kalangan UMKM. Dengan begitu, penggunaan transaksi digital seperti QRIS, bisa lebih luas.
