Survei Indikator: Kerja TGIPF Tragedi Kanjuruhan Bentukan Mahfud Md Sia-sia
- VIVA/Lucky Aditya (Malang)
VIVA Nasional – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kinerja Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) kasus Tragedi Kanjuruhan tidak diketahui publik. Menurut dia, tim yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD itu tidak sosialisasi secara maksimal.
“Apakah pernah mendengar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bentuk TGIPF? Yang tidak tahu itu 65,4 persen dan yang tahu cuma 34,6 persen. Jadi dua pertiga responden tidak tahu ada TGIPF,” kata Burhanuddin saat diskusi virtual pada Minggu, 13 November 2022.
Maka dari itu, ia mengatakan ini menjadi masukan untuk pemerintah mengingat rekomendasi TGIPF secara umum sangat komprehensif dan baik. Tetapi, awareness publik sangat rendah. “Artinya, kalau tidak diinformasikan itu publik merasa pemerintah belum melakukan sesuatu yang nyata terkait kasus ini,” ujarnya.
Peringatan 7 hari Tragedi Kanjuruhan
- VIVA/Lucky Aditya
Namun demikian, ia menyebut dua pertiga publik yang mengetahui adanya TGIPF Tragedi Kanjuruhan itu sangat percaya bahwa tim gabungan yang dipimpin Mahfud dapat membuka tabir dengan jujur dan objektif.
Memang, kata dia, TGIPF telah merampungkan tugasnya dan menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu agar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule) mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral.
“Mayoritas sangat setuju atau setuju 60,2 persen setuju rekomendasi TGIPF, tidak setuju hanya 18,3 persen. Sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi TGIPF tersebut,” ujarnya.
Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, Iwan Bule
- VIVA/M Ali Wafa
Desakan Iwan Bule mundur
Burhanuddin menambahkan sebanyak 43 persen itu respoden meminta pemerintah mengeluarkan imbauan agar Ketua dan pengurus PSSI mundur dari jabatannya. Kemudian 32,5 persen pemerintah melibatkan FIFA untuk meminta Ketua dan Pengurus PSSI mundur dari jabatannya.
“Mungkin khawatir ada isu intervensi kalau, misalnya, pemerintah langsung yang memberikan imbauan. Sedangkan, ada 24,6 persen tidak jawab,” katanya.
Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi.
Dengan asumsi metode simpel random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka.
