LaNyalla: Indonesia Bisa Jadi Surga Pariwisata Alam
- Dokumentasi DPD RI
VIVA Nasional – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Indonesia harus melakukan reposisi dan memperkuat keunggulan untuk menghadapi perubahan global di masa depan. Menurut dia, masa depan Indonesia harus disiapkan dari sekarang.
Setiap negara, kata dia, memiliki keunggulan berbeda-beda. Misalnya, ada yang memiliki keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. Memurutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki keunggulan komparatif.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- Dokumentasi DPD RI
"Indonesia adalah negara yang diberikan oleh Allah SWT melalui iklim di garis khatulistiwa, tanah yang subur, laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, hutan dengan bio-diversity yang lengkap, sumber daya alam dan mineral di dalam bumi, serta alam yang sangat indah," kata LaNyalla melalui keterangannya pada Jumat, 11 November 2022.
Selain itu, Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan yang jarak bentang dari Sabang sampai Merauke sama dengan jarak dari London sampai Kazakhstan. Sedangkan, bentangan dari Miangas sampai Pulau Rote itu sama dengan jarak dari Moskow sampai Kairo.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- Dokumentasi DPD
"Sudah seharusnya Indonesia menjadi negara unggul dan kuat, karena kita memang memiliki keunggulan komparatif,” jelas dia.
Oleh karena itu, LaNyalla sering mengatakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi harapan hidup penduduk bumi. Karena, kata dia, Indonesia sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia sekaligus penyedia oksigen bagi penduduk bumi melalui hutan Indonesia.
“Indonesia juga sangat bisa menjadi surga pariwisata alam yang natural,” ujarnya.
Namun, LaNyalla melihat yang terjadi justru paradoksal di masyarakat. Lihat, kata dia, jutaan rakyat Indonesia sangat miskin dan ratusan juta lainnya rentan menjadi miskin. Tapi, hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan dan menguasai sumber daya alam serta lahan di Indonesia.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- Dokumentasi DPD RI
"Yang terjadi, semakin hari oligarki ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ucapnya.
Seharusnya, LaNyalla mengatakan ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama, yaitu koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing.
Kemudian, lanjut dia, ada pembagian tegas antara public goods yang harus dikuasai negara dan wilayah commercial goods yang bisa dikerjakan oleh swasta nasional maupun asing. Lalu, irisan di antara keduanya dimana negara harus sebagai mayoritas pengendali. Konsep ini tertuang dalam Pasal 33 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasannya.
“Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Itulah mengapa saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa, tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk. Bangsa yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam ini," ungkapnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
- DPD RI
Sementara itu, LaNyalla mengatakan Amerika akan tetap memastikan keunggulan kompetitif mereka sebagai garda terdepan ekonomi. Karena, ratusan perusahaan raksasa dunia dimiliki oleh warga negara Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Misalnya Apple, Alphabet, yang merupakan induk usaha Google, Microsoft, Tesla, Facebook, Zoom, JP Morgan, Bank of America, Chevron, Freeport McMoran, Citibank, KFC dan ratusan lainnya.
"Mereka semua tidak memindahkan kantor atau unit usahanya keluar dari Amerika Serikat, sehingga miliaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan pajak bagi pemerintah Amerika Serikat," jelas dia.
Begitu pula industri lainnya, kata dia, misal industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia.
“Serta industri-industri lain termasuk farmasi, vaksin dan obat-obatan serta industri militer dan penerbangan,” pungkasnya.
