Bela Muslim Uighur, Mahasiswa Minta China Hormati Rekomendasi PBB
- Dok. Aliansi Mahasiswa Islam.
VIVA Nasional - Massa dari Aliansi Mahasiswa Islam kembali menggelar aksi membela muslim Uighur di sekitar Kedubes China di Jakarta, Jumat, 11 November 2022. Mereka menuntut pemerintah Tiongkok untuk menghentikan dugaan pelanggaran HAM terhadap jutaan muslim Uighur.
Minta China Hormati Rekomendasi Majelis Tinggi HAM PBB
AMI yang terdiri dari perwakilan mahasiswa seluruh universitas di Indonesia itu meminta China menghormati rekomendasi Majelis Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebut telah terjadi penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Beijing dalam skala besar.
Aksi demonstrasi bela muslim Uighur di depan Kedubes China.
- Dok. Aliansi Mahasiswa Islam.
Namun, usai dikeluarkannya rekomendasi Majelis Tinggi HAM PBB, pemerintah Negeri Tirai Bambu itu tidak sedikitpun mengurangi apalagi menghentikan kegiatan mereka yang diduga kuat melanggar HAM terhadap jutaan muslim Uighur di Xinjiang.
China Tidak Gubris
Koordinator aksi demonstrasi AMI, Andi Setya Negara, menyatakan China seolah tidak memperdulikan hasil temuan Majelis Tinggi HAM PBB sehingga perlakuan Tiongkok kepada jutaan muslim Uighur di Xinjiang masih terus terjadi hingga saat ini.
“Ini China tidak menganggap PBB atau mungkin dianggap organisasi ‘kacangan’, sehingga hasil rekomendasi Majelis Tinggi HAM PBB tidak sedikitpun mereka gubris,” kata Andi Setya Negara kepada wartawan.
Aksi bela Uighur di Kedubes China.
- Dok. Aliansi Mahasiswa Islam.
Masyarakat Dunia Mempertanyakan
Selain itu, AMI menyebut masyarakat dunia khususnya Indonesia tentunya mempertanyakan penyebab China yang dengan tega menyiksa, memenjara, memperkosa hingga membunuh muslim Uighur warga negara mereka sendiri, yang banyak dimuat dalam laporan investigasi maupun gambar, dokumen dan video di media konvensional maupun media sosial.
Dari riset yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, AMI mengaku menemukan fakta bahwa masyarakat Uighur pernah meminta bantuan Dinasti Qin China yang bersekutu dengan penguasa muslim Emin Khoja, untuk mengusir suku Dzungar Khanate pimpinan keturunan Genghis Khan yang menguasai wilayah Turkestan Timur, tempat bermukimnya jutaan muslim Uighur.
Setelah berhasil mengusir suku Dzungar Khanate, China malah mengklaim dan menjadikan wilayah Turkestan Timur sebagai wilayah mereka, dan menjadikan jutaan muslim Uighur sebagai warga negaranya.
“Namun seiring dengan perjalanan waktu, etnis Uighur malah dianggap Beijing khususnya Partai Komunis China yang berkuasa di Tiongkok, sebagai kelompok berbahaya, teroris dan lain sebagainya,” kata Andi.
Bukan Warga China Asli
Menurutnya, karena bukan warga negara asli Chinalah yang kemungkinan besar membuat Tiongkok sangat beringas melebihi Genghis Khan terhadap jutaan muslim Uighur.
Hal itu sesuai dengan bunyi laporan Komisi Tinggi HAM PBB yang menyatakan ada pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan China terhadap kaum Uighur dan etnis minoritas lainnya.
Hingga saat ini, dugaan pelanggaran HAM antara lain penyiksaan, memenjarakan tanpa sebab, memperkosa hingga membunuh yang menjurus pada upaya genosida muslim Uighur, masih terus berlangsung dan dilakukan oleh China.
Atas dasar itulah, AMI mengajak masyarakat dunia khususnya Indonesia untuk mendesak China agar menyudahi pelanggaran HAM terhadap jutaan muslim Uighur.
“Kami meminta China untuk melepas atau memberikan kemerdekaan kepada negara Turkestan Timur, yang menjadi tempat bermukimnya jutaan muslim Uighur,” kata Andi.
50 Negara Kecam Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Uighur
Untuk diketahui, Amerika Serikat bersama lebih dari 50 negara lainnya mengecam dugaan sikap represif China terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Pernyataan itu disampaikan di sela-sela rapat Majelis Umum PBB.
Lima puluh negara menandatangani pernyataan bersama, mengutuk pelanggaran hak asasi manusia "berat dan sistematis" di wilayah Xinjiang China. Pernyataan bersama itu dibacakan dalam sebuah debat PBB.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada bulan Agustus lalu menerbitkan laporan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai Xinjiang. Dalam laporan itu disebut tentang kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami komunitas Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.
