Nico Afinta Dianggap Paling Bertanggung Jawab dalam Tragedi Kanjuruhan
- Lucky Aditya/VIVA
VIVA Nasional - Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan Andy Irfan menegaskan eks Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta harus bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan. Menurutnya, Nico harus diperiksa demi pengusutan kasus yang menewaskan 135 suporter ini.
Periksa Kapolda Jatim dan Kasat Brimob Waktu Itu
"Harusnya rekomendasi kepada pihak-pihak berwenang untuk memeriksa Kapolda Jatim waktu itu (Nico Afinta) dan memeriksa Kasat Brimob waktu itu dan seterusnya termasuk yang ada di lapangan," kata Andy, Senin, 7 November 2022.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta
- VIVA/Lucky Aditya
Polisi Tetapkan 6 Tersangka
Dalam Tragedi sepak bola paling memilukan kedua di dunia ini, polisi menetapkan 6 tersangka. 3 tersangka warga sipil dijerat dengan Pasal 359 dan/atau Pasal 360 dan/atau Pasal 103 ayat (1) juncto Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Mereka adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno.
Untuk 3 anggota polisi dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP. Mereka adalah, Kepala Bagian Operasional Polres Malang Komisaris Polisi Wahyu Setyo Pranoto, Deputi III Danyon Brimob Polda Jatim Ajun Komisaris Polisi Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi.
"Publik harus tahu ini. Ada puluhan polisi diperiksa Divpropam, sebagian di antaranya diputus kode etik, lalu hanya tiga yang jadi tersangka," ujar Andy.
Sudut Stadion Kanjuruhan pasca Tragedi Kanjuruhan.
- VIVA/ Lucky Aditya.
Aremania Desak Tambahan Tersangka
Andy menganggap sampai saat ini Komnas HAM dan TGIPF tidak berbicara soal itu. Sementara Aremania mendesak ada tambahan tersangka sekaligus dimasukannya pasal pembunuhan 338 KUHP dan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP.
"Komnas HAM dan TGIPF tidak bicara soal ini. Bagaimana mungkin, kita bisa memenuhi rasa keadilan korban kalau tidak dimunculkan (transparansi). Harus ada masyarakat sipil agar menemukan hasil penyelidikan yang lebih autentik dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan," tutur Andy.
