PAKU Integritas KPK Bareng ESQ, Pj Gubernur DKI: Langsung Diaplikasikan Segera Mungkin
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA Nasional - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti pelatihan penguatan antikorupsi untuk Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Pelatihan diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ESQ pada Kamis, 3 November 2022.
Dalam pelatihan, Heru didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku dapat banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang menggugah hati.
Dia mengatakan, PAKU integritas ini sebagai kewajiban yang mesti ia lakukan dalam kegiatan sehari-hari maupun saat tugas.
"Yang saya dapat setelah mengikuti pelatihan dari pagi hingga malam ini, harus langsung diaplikasikan segera mungkin. Khususnya kepada keluarga, bawahan, kolega. Dan, PAKU integritas ini menjadi panduan dalam saya bertugas," kata Heru, dalam keterangannya, yang dikutip pada Jumat, 4 November 2022.
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bertemu dengan Founder ESQ Ary Ginanjar
- Istimewa
Menurut dia, setiap momentnya tertanam di hatinya. Hal itu menurutnya jadi kunci untuk maju ke depan, sukses dan tentunya menjadi bagian dari aktivitas sehari hari," lanjutnya.
Heru pun menyampaikan pandangannya soal founder ESQ Ary Ginanjar Agustian. Bagi dia, sosok Ary sebagai panutan.
"Panutan dan contoh untuk kita semua terutama bagi saya dan seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Heru.
Mendengar itu, Ary Ginanjar langsung berikan uluran tangan serta pelukan yang tulus penyemangat kepada Heru. Dia menyebut amanat sebagai Pj Gubernur DKI tak mudah dijalankan Heru.
"Namun saya berdoa semoga bapak sehat, sukses, membawa DKI Jakarta khususnya lebih sejahtera," ujar Ary.
Selain Heru, hadir juga peserta pelatihan lainnya yang berasal dari Pj Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil DPRD dari DKI Jakarta, Banten, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat.
Capim KPK Alexander Mawarta
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Sementara, Wakil Ketua Komisi KPK Alexander Marwata menyampaikan para Pj kepala daerah yang ikut pelatihan harus serius dan betul-betul jalankan tugas untuk kepentingan rakyat.
Alex menyebut pejabat tak diperbolehkan punya kepentingan untuk dirinya sendiri melainkan masyarakat. Apalagi merasa harus balas budi terhadap pihak lain.
“Tidak boleh ada utang budi kepada siapa pun, kecuali kepada masyarakat dan kepada pimpinan yang telah menunjukkan bapak-bapak menjadi penjabat kepala daerah,” kata Alex.
Dia mengatakan demikian agar menghindari stigma selama ini kepala daerah mengeluarkan biaya untuk jadi kepala daerah melalui sponsor.
“Setelah menjadi kepala daerah, maka utang budi itu harus dibayar kembali dan ini menjadi pemicu tindak pidana korupsi,” jelas Alex.
