Badan Perlindungan Konsumen Minta Audit Penuh Izin Edar Obat Buntut Kasus Gagal Ginjal
- Antara
VIVA Nasional – Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E. Halim, mengungkapkan pihaknya merekomendasikan dua hal kepada pemerintah mengenai kasus gagal ginjal akut yang telah menewaskan 178 anak-anak. Pertama, terang Rizal, melakukan audit secara komprehensif atas izin edar obat di Indonesia.
"Melakukan evaluasi secara keseluruhan, atau audit secara keseluruhan proses penerbitan izin edar obat dari praregistrasi hingga didistribusikan ke pasar," kata Rizal saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
Kedua, lanjut Rizal, BPKN merekomendasikan pemerintah melakukan audit secara komprehensif dari hulu hingga hilir, proses farmasi termasuk bahan bakunya. Menurut Rizal, selama proses audit, dilakukan moratorium sediaan farmasi.
Konferensi pers BPOM terkait obat sirup yang mengandung EG dan DEG
- VIVA/Yandi Deslatama (Serang)
"Jadi ada dua hal yang akan kita rekomendasikan, karena spekulasi apakah ini dari bahan baku, ataukah ada tindakan kejahatan pada saat produksi ataukah ada ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi, registrasi," ujarnya.
Rizal mengatakan, audit secara komprehensif sangat penting untuk mengetahui penyebab utama kasus gagal ginjal akut. Hasil audit, kata dia, juga bisa menjawab berbagai spekulasi di publik yang bisa menyebabkan konflik horizontal antara instansi.
"Daripada kita berspekulasi, audit secara keseluruhan ini harus dilakukan, dan hasil audit ini harus diumumkan pada publik sehingga transparansi, akuntabilitas bisa kita sampaikan kepada masyarakat, daripada kita berspekulasi, karena yang berkembang dalam spekulasi ini kan menjadi konflik horizontal antara instansi," kata Rizal.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak mengalami peningkatan.
Berdasarkan data Selasa, 1 November sudah tercatat terdapat 325 kasus pasien terkena gagal ginjal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 178 pasien gagal ginjal akut dilaporkan meninggal dunia.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
