Putu DPR: Upaya Kurangi Ketimpangan Kesehatan Harus Jadi Prioritas di Asia Pasifik
- Istimewa
VIVA Nasional - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana menyampaikan pentingnya upaya pengurangan hingga penghapusan ketimpangan kesehatan di negara kawasan Asia Pasifik. Menurut politikus Demokrat, hal itu mesti jadi agenda prioritas.
Putu mengatakan demikian saat pertemuan tahunan ke-30 Parlemen Asia Pacific di Bangkok, Thailand, 26-29 Oktober 2022. Anggota Komisi VI DPR itu bertindak sebagai Ketua/Chair pada Rapat Eksekutif Komite untuk ASEAN Group di Asia Pacific Parliamentary Forum 2022
Dalam paparannya, dia tak menampik dalam target pemerataan kesehatan memang diperlukan aspek keuangan yang mendukung. Namun, ia mengatakan hak untuk menikmati standar kesehatan mesti diperoleh karena diatur dalam instrumen hak asasi manusia di level internasional seperti Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang sudah diratifikasi Indonesia.
Dia menekankan tanpa penduduk negara yang sehat sulit membuat pembangunan sosial ekonomi lebih maju.
"Kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus jadi prioritas negara di kawasan Asia Pasifik," kata Putu, dalam keterangannya, Selasa, 1 November 2022.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana.
- Istimewa
Maka itu, ia menyinggung perlunya target pemerataan kesehatan. Hal itu sudah sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang membutuhkan sumber daya kuat seperti aspek keuangan yang memadai.
Putu menyinggung pelajaran selama pandemi COVID-19 harus jadi pelajaran dan beri catatan penting khususnya untuk parlemen di legislatif. Ia mengatakan parlemen mesti punya kemauan politik yang kuat.
"COVID-19 beri pelajaran kepada kita semua bahwa parlemen harus miliki kemauan politik dan komitmen yang kuat dalam mengatasi berbagai hambatan kesehatan," tutur Anggota DPR RI tersebut.
Menurut dia, untuk di tingkat nasional dalam persoalan ini diperlukan mobilisasi sumber daya secara maksimal. Kata dia, tujuannya agar bisa tercapai pemerataan kesehatan di Tanah Air.
Lebih lanjut, ia mengatkan setiap negara punya kapasitas dan kapabilitas yang berbeda dalam upaya mendongkrak sistem kesehatannya. Hal itu menurutnya terkait infrastruktur, pendanaan, hingga sumber daya manusia atau SDM.
"Untuk itu, kita harus memperkuat kerja sama di kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam hal perdagangan, investasi serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan," jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat tersebut.
Pelayanan kesehatan keliling di salah satu desa di Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. (Foto ilustrasi)
- ANTARA/Aprionis
Pun, dia menyebut Indonesia juga siap mengadvokasi implementasi Financial Intermediary Fund atau Dana Perantara Keuangan (FIF) global. Implementasi tersebut menyangkut mekanisme pembiayaan multilateral yang didedikasikan dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan responsivitas (PPR) pandemi.
Putu juga berharap program tersebut bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
"Dalam mendukung penanggulangan penyakit atau upaya pencegahan penyakit di Indonesia, Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga telah dilaksanakan sejak lama," tuturnya.
