Kemendagri Ungkap Hal yang Dibutuhkan Untuk Perbanyak Smart City di RI

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal
Sumber :
  • Dok. Istimewa

VIVA Nasional – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, meminta kepada daerah yang telah berhasil menerapkan konsep kota pintar atau Smart City untuk berbagi ilmu dengan daerah lain yang tengah membangun smart city. Dia mengatakan, knowledge and experience sharing atau saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar daerah sangatlah penting dalam mewujudkan kota pintar di suatu daerah.

Daftar Daerah di Indonesia yang Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

Safrizal mendorong agar daerah-daerah yang langganan mendapatkan penghargaan terkait smart city ini mampu membantu daerah lainnya dan dapat memfasilitasi yang ingin belajar, sehingga makin banyak yang mampu menerapkan konsep smart city ini.

"Ambil beberapa sampel daerah champion ini untuk dijadikan contoh. Tujuannya semata-mata membuat Indonesia lebih hebat dan daerah lebih maju. Hari ini, terdapat 548 daerah otonom di Indonesia yang dapat diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang komprehensif di wilayahnya masing-masing," kata Safrizal saat membuka Rapat Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Selasa, 1 November 2022

Wamendagri: Pemerintah Membutuhkan Pelayanan Publik Berkompetensi dan Berkarakter

Smart city (foto ilustrasi).

Photo :
  • businesstoday.net.my

Safrizal juga mengingatkan tentang posisi Indonesia yang akan memegang kepemimpinan ASEAN Smart City Network (ASCN) di tahun 2023. Menurut Safrizal, tahun depan Indonesia sebagai pemimpin ASCN akan memiliki 10 kota cerdas yang akan dijadikan percontohan di tingkat internasional. 

KPU Ungkap Ketersediaan Jaringan Internet Masih Jadi Kendala Pilkada Serentak di Sejumlah Daerah

"Tahun ini kita memilih 7 daerah lagi, dari 3 yang sudah ada, diwakili DKI Jakarta, Kota Makassar dan Kabupaten Banyuwangi. Kita akan ukur daerah-daerah dengan menggunakan indikator-indikator kematangan kota cerdas, atau Smart City Maturity," ujar Safrizal. 

Safrizal mengatakan, rapat Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan yang dilaksanakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang pada 19 Oktober 2022 lalu. Dalam kesempatan itu Tito menyampaikan apresiasi terhadap penerapan Digital Service Living Lab yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

Safrizal juga mengingatkan bahwa penerapan kota cerdas tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi informatika saja. Kota cerdas juga harus tetap melayani warganya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta efektif dan efisien sehingga dapat tercermin dalam peningkatan Indeks SPBE Nasional dan peningkatan E-Government Development Index (EGDI) Indonesia. 

"Smart city not only aplikasi. Sudah ada lebih dari 3.400 aplikasi yang dikembangkan. Perlu adanya integrasi yang terstandarisasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, universitas hinggai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Fokus melayani, mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga standar pelayanan ini memajukan SPM yang paling dibutuhkan terlebih dahulu," ujar Safrizal. 

Ilustrasi Smart City.

Photo :
  • VIVA.co.id / Dwi Royanto (Semarang)

Dalam membantu pemerintah daerah menerapkan konsep kota pintar dengan tetap dapat mencapai SPM, dalam rapat kali ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya.

Diantaranya yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Nanik Murwati; Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Ilham Akbar Habibie; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, yang mewakili Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir; dan Chancellor United In Diversity Foundation, Suyoto. 

Kehadiran para narasumber di hadapan Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari 62 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang penerapan SPBE, sehingga lahir kota-kota cerdas baru yang dapat direplikasi dan berfungsi sebagai living laboratory.

Peran para Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas, kata Safrizal, juga harus dapat menjadi penggerak perubahan dalam penerapan kota cerdas di seluruh Indonesia. "Kalau mau maju harus ada leadership, dipimpin oleh seorang leader yang memahami konsep, untuk menggerakkan perubahan," ujar Safrizal.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya