Berlatar Belakang Penegak Hukum, Firli Bahuri Didorong Maju di Pilpres 2024
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional - Muncul lagi dorongan agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri maju jadi bakal capres 2024. Dorongan itu disuarakan sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat.
Alasan mereka medorong Firli karena eks Kapolda NTB itu dinilai punya rekam jejak sebagai aparat penegak hukum. Dia bilang diperlukan untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja perkebunan.
“Kami dukung penegak hukum yang paham rakyat bawah. Kan beliau anak petani juga, pernah hidup susah diupah pas-pasan," kata perwakilan pekerja, Siti Murnia, dalam keterangannya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Dukungan terhadap Firli Bahuri jadi bakal capres 2024.
- Istimewa
Siti menceritakan baru kali ini menyuarakan aspirasi dan dukungan terkait Pilpres. Dia mengatakan sebelumnya rutinitasnya tak jauh di kebun jauh dari hingar-bingar politik yang membuatnya kurang peduli.
Pun, dia bersama pekerja lain mengubah sikap setelah sekian lama gelisah dengan nasib hidup yang jauh dari sejahtera. Siti bilang Firli sebagai sosok yang pas sebagai kontestan Pilpres 2024.
“Dan juga karena ada (figur) yang cocok, tukang tangkap koruptor,” ujar Siti.
Ketua KPK Firli Bahuri
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sementara, anggota lainnya Titin Suhartini menambahkan, para pekerja menaruh harapan kepada Firli. Keberanian dan ketegasannya terhadap koruptor dipercaya sebagai modal kuat untuk membela pekerja.
“Upah dinaikin, pekerja harian dan bulanan dilindungi, terus pasar dan harga petani juga diperhatikan," tuturnya.
Menurutnya, sejak dulu nasib pekerja teh tak kunjung berubah. Dia menyoroti demikian karena status teh merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat.
Titin mengatakan meski pemerintah sudah menetapkan upah minimum (UMR/UMK) bagi pekerja teh tapi dirasa masih belum layak. Kemudian, Di samping itu, tidak semua perusahaan konsisten menjalankan ketetapan tersebut.
Ia meyakini, harapan untuk RI bisa terwujud bila kepemimpinan nasiona dikendalikan figur yang paham hukum, serta berpihak pada pekerja. “Intinya mah ngerti hukum, bisa lindungi pekerja, serius berantas korupsi," ujarnya.
