Ketua MUI Sentil Komisaris PT Pelni soal Plesetan Khilafuck: Tidak Sopan!
- Twitter Dede Budhyarto @kangdede78
VIVA Nasional – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengkritik cuitan yang diunggah Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto yang memplesetkan kata 'khilafah' menjadi 'khilafuck'. Kiai Cholil mengingatkan khilafah merupakan bagian dari sejarah Islam, namun berbeda dengan yang diusung HTI.
"Soal tak suka HTI ya silahkan aja toh juga sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Tapi sepertinya kurang tepat dan tak sopan memplesetkan kata khilafah. Kata khilafah yang ada dalam sejarah Islam itu berbeda jauh dengan khilafah yang disematkan oleh HTI. Jadi kalau tak ngerti kosa kata itu tak perlu lompat pagar," kata KH Cholil Nafis dikutip dari Instagramnya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Cholil Nafis.
- Twitter: Cholil Nafis
Rais Syuriah PBNU ini menegaskan sikapnya tak ingin ada yang merubah dasar negara menjadi khilafah, imarah atau komunis. Menurutnya, bangsa Indonesia sudah sepakat dengan Pancasila sebagai dasar negara.
"Soal tak setuju dengan bacapres tertentu ya main fair aja. Ada aturannya dan ada sopan santunnya. Dan pemilu itu kontestasi dan persaingan. Ya silahkan bersaing dan bermain dengan jujur dan baik aja," ujar Cholil
"Saya sepakat tetap konsisten terhadap konsensus bernegara, tapi memplesetkan seperti yang dilakukan olehnya sangat tidak nasionalis-religius," tegasnya
Sebelumnya, Komisaris Pelni Dede Budhyarto mendapat sorotan publik karena cuitannya dinilai kontroversial karena memplesetkan khilafah menjadi khilafuck. Cuitan itu terkait seruan agar tidak boleh asal memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal. Apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.
"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," cuit Dede Budhiyarto di akun Twitternya @kangdede78.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
