Nelayan Protes, Merasa Dirugikan Dengan Adanya Konsesi RI-Vietnam
- ANTARA/Hayaturahmah
VIVA Nasional – Pemerintah Republik Indonesia rencananya akan menggelar pertemuan Teknis ke-16 untuk penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Pertemuan ini rencananya akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, pada paruh kedua Oktober 2022.
Mengenai pembahasan penetapa ZEE ini, para nelayan merasa keberatan terkait konsesi pemerintah dalam perundingan penetapan batas ZEE RI-Vietnam. Para nelayan beranggapan bahwa adanya konsesi RI-Vietnam akan merugikan para nelayan.
"Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi para nelayan dan menjaga kepentingan nelayan," kata Bambang Susantono, dalam keterangan yang diterima Selasa 18 Oktober 2022.
VIVA Militer : TNI AL tangkap kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di Natuna
- Dispen Koarmada I
Para nelayan, bahkan sempat melakukan aksi untuk melakukan penolakan mengenai rencana konsesi kepada vietnam. Mereka melakukan aksi di taman Suropati pada hari Kamis 13 Oktober 2022 lalu untuk menyuarakan apa yang menjadi keberatannya.
Mereka membawa spanduk dan papan-papan yang bertuliskan 'Lindungi Nelayan', 'Peduli Nelayan', 'Jaga ZEE' dan juga tulisan 'Tolak Konsesi kepada Vietnam'. Menurut Bambang, selain merugikan nelayan, ZEE ini juga berkaitan dengan kedaulatan Indonesia.
"Wilayah laut itu sangat penting bagi nelayan kami," ujar Bambang.
Nelayan protes Pemerintah RI beri konsesi ke Vietnam
- Dok. Istimewa
Para nelayan merasa tidak puas dengan perundingan batas ZEE putaran ke-15. Nelayan merasa dirugikan karena wilayahnya yang menjadi lokasi menangkap ikan juga secara otomatis berkurang dan sumber daya perikanan dikurangi.
Wilayah di mana nelayan dapat memancing akan berkurang secara signifikan dan secara efektif akan mengurangi pendapatan Nelayan. Apabila konsesi ini menjadi kesepakatan, maka dampaknya akan ada banyak nelayan yang mengalami penurunan pendapatan.
Ilustrasi nelayan Indonesia
- KKP
Bambang juga sempat mengutip pernyataan Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana. Dia menyebut dengan konsesi itu Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya.
"Ini berarti Indonesia kehilangan wilayah, hak berdaulat kita dirugikan, daerah penangkapan ikan diperkecil sehingga sumber daya perikanan dikurangi, kehidupan nelayan kita akan lebih sulit," ujar Bambang mengingat pernyataan Budi Laksana.
Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar meminta penghapusan utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan bisa diimplementasikan secepatnya.
