Mandek, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara RI Sungai Kelik Jadi Sorotan
- ryannovie.blogspot.com
VIVA Nasional – Sejak terbitnya Inpres di tahun 2019 hingga menjelang akhir 2022 realisasi pembangunan PLBN Sungai Kelik belum juga terakselerasi.  Bahkan dinilai lebih pada melambat saat ini.
Pembangunan itu diketahui berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pambangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. PLBN Sungai Kelik termasuk salah satu yang menjadi prioritas.
Pengamat Politik Kalbar Ireng maulana mengungkapkan, PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk. Namun, menjadi pijakan lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.Â
Diketahui, sudah lebih dari tiga tahun, pembangunan PLBN Sungai Kelik belum menunjukkan tanda-tanda akan dibangun dalam waktu dekat. Pemerintah Kabupaten Sintang sendiri terus melakukan usulan percepatan pembangunan dan kelihatannya masih belum direspon secara kongkrit oleh Pemerintah Pusat.
"Setiap wilayah perbatasan adalah wilayah yang istimewa tanpa terkecuali PLBN sungai kelik, meskipun belum juga dibangun sampai saat ini," ujar Ireng dikutip dari keterangannya, Selasa, 18 Oktober 2022.
Menurutnya, desakan untuk mempercepat pembangunan PLBN Sungai Kelik harus disuarakan oleh banyak pihak diluar pemerintah kabupaten Sintang.
ilustrasi pengamanan daerah perbatasan.
- ANTARA FOTO/Kornelis Kaha
Jaka Kembara, aktifis pemberdayaan masyarakat dari Forum Kalimantan Barat Hijau menyebutkan perlu adanya kejelasan dan keterbukaan informasi terkait rencana pembangunan PLBN Sungai Kelik. Supaya tidak terkesan perkembangan pembangun PLBN hanya diketahui sedikit orang saja, sedangkan masyarakat belum mendapatkan informasi yang cukup tentang isu PLBN.
Menurutnya, masyarakat yang berada di desa-desa perbatasan berhak untuk tahu karena menyangkut banyak aspek yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka diperbatasan.Â
"Sebaiknya, PLBN sungai kelik segera dijelaskan tahapan pembangunannya untuk menghindari persepsi yang salah di masyarakat," tambahnya.
Pemerintah Desa Sungai Kelik sempat mengutarakan kekhawatirannya jika masyarakat diperbatasan nantinya tidak dilibatkan dalam proses pembangunan PLBN. Dan, masuknya investor-investor yang dapat merugikan lingkungan, kehidupan sosial masyarakat, dan kehilangan sumber-sumber ekonomi yang selama ini masyarkakat garap.
Masyarakat diperbatasan sudah mulai merasa bosan dengan janji akan dibangunnya PLBN di wilayah mereka. Sekarang masyarakat hanya dapat menunggu janji realisasi.
Sementara itu, kawasan perbatasan Sungai Kelik masih teridentifikasi sebagai kawasan yang tertinggal dengan dukungan infrastruktur yang seadanya. Karena, minimnya dukungan untuk mengakselerasi tumbuhnya perbatasan.
Situasi perubahan ini akan terwujud jika pemerintah serius untuk mengubah kawasan perbatasan. Sehingga nantinya dengan dibukanya PLBN, masyarakat harus betul-betul memanfaatkannya sebagai salah satu sarana pendukung pertumbuhan ekonomi baru.Â
Khususnya di Kecamatan Ketungau Hulu. Singlum, anggota Forum Stakeholder Kapuas Raya (Forstar) juga menambahkan bahwa pembangunan PLBN Sungai Kelik mutlak dipercepat supaya dapat membantu masyarakat di batas.
(Foto Ilustrasi ekonomi Papua) Seperti ini Aktivitas Ekonomi di Perbatasan Papua-Papua Nugini
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Rangking, salah satu tokoh masyarakat Senaning menegaskan tidak semua daerah menjadi perbatasan negara. Maka dari itu, kabupaten yang memiliki perbatasan itu punya peran penting. Karena sebagai etalase sebuah negara dari pandangan negara lain.
Seperti diketahui, Citra negara kita dapat dinilai dari wajah perbatasannya, dan tentu saja kehadiran PLBN bisa dimanfaatkan sebagai ikon yang dapat dibanggakan masyarakat perbatasan. Jika PLBN kita baik, maka kita juga merasa percaya diri dan tidak dianggap sepele oleh masyarakat negara tetangga. Kami tokoh masyarakat mendesak PLBN sungau Kelik dipercepat pembangunannya.
Camat Ketungau Hulu juga berpendapat yang sama bahwa pembangunan PLBN sungai kelik harus segera dibangun karena sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten Sintang dimasyarakat perbatasan selama ini cukup kewalahan dalam mengelola isu dan permasalahan khas perbatasan.
Jika PLBN sudah dibangun maka tugas dan tanggungjawan dapat berbagi langsung dengan otoritas yang menangani persoalan perbatasan.
Merespons desakan para pihak baik itu dari tokoh masyarakat, aktifis NGO, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Sintang yang menyuarakan percepatan pembangunan PLBN Sungai Kelik. Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat pun menyoroti sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan yakni jalan perbatasan dan akses masyarakat perbatasan terhadap listrik.
