Risma Kampanyekan Disabilitas Mental Health Tidak di Pasung

VIVA Nasional – Kegiatan High Level Inter Governmental Meeting on the Final Review of The Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities (HLIGM-FRPD) 2013-2022 oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) akan diselenggarakan selama 3 hari pada 19-21 Oktober 2022 di Hotel Fairmont Jakarta.

Kegiatan ini merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah di wilayah Asia dan Pasifik dalam rangka Implementasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas. Dalam sebuah kesempatan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan jika dalam kegiatan tersebut akan belajar pengalaman dari daerah lain, juga untuk mengkampanyekan soal hak-hak disabilitas.

“Selain kami juga akan belajar dari pengalaman daerah lain. Tapi yang utama kami juga campaign bagaimana hak-hak disabilitas untuk aksesibilitas, untuk juga saya sampaikan toilet, jalan, dan sebagainya,”kata Risma.

Selain itu, Mensos Risma juga melakukan kampanye untuk disabilitas mental health, di mana tidak ada lagi pemasungan. Hal ini ia lakukan untuk menangani disabilitas yang terkena mental health.

“Kemudian sedang kita lakukan kampanye besar-besaran untuk mental health ini tidak ada lagi pemasungan. Jadi tidak ada lagi pemasungan, kita lagi gencar-gencarnya melakukan campaign itu sehingga kita bisa bebaskan. 2021, 4.000 lebih yang dipasung, dan tahun ini sudah 4.000 lebih juga kita lakukan pembukaan pemasungan itu. Ini adalah upaya-upaya kami menangani disabilitas,”ujarnya.

Melihat progress 10 tahun ke belakang, Eksekutif Sekretari UNESCAP Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan ada peningkatan progres tentang program-program untuk penyandang disabilitas yang sudah dijalankan. 

“Untuk progres 10 tahun belakangan, cukup baiklah dalam arti lumayanlah kemajuannya, terutama terkait dengan peraturan-peraturan. Ini disebutnya development of disability lost policy strategies, banyak kemajuan, jadi banyak negara-negara yang sudah juga merumuskan national policy, strategy untuk pendang disabilitas,”ujarnya.

Mensos Risma mengusulkan, penyandang disabilitas mental health bisa dirawat dengan baik dan dicover BPJS. Menurutnya, penyandang disabilitas mental health ini tidak harus di pasung asalkan mendapat perawatan yang baik.

“Sebetulnya kalau mereka (disabilitas mental health) kemudian dirawat dengan baik dengan maksudnya mendapatkan fasilitasi pengobatan baik mereka nggak perlu harus misalnya dipasung harus dikurung,”ucap Risma.

“Namun karena itu kemudian kami juga mengusulkan bagaimana para penyandang disabilitas ini bisa seluruhnya di cover khususnya yang disabilitas mental health itu bisa di cover BPJS karena supaya bisa rutin kalau minum obat,”imbuhnya.

KPAI Sebut Anak-anak Rentan Jadi Objek Politik Selama Tahapan Pilkada 2024

Pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta perhatikan persoalan anak yang rentan jadi objek politik.

VIVA.co.id

22 November 2024