Pengukuhan Lukas Enembe Jadi Kepala Suku Besar Dinilai Ada Kepentingan Politik

Gubernur Papua, Lukas Enembe
Sumber :
  • ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua

VIVA Nasional – Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu Johanes Jonas Mentanaway mengatakan pihaknya tidak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua. Hal itu dikarenakan pengukuhan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di Tanah Papua ada agenda kepentingan politiknya.

Semua Provinsi di Papua jadi Perhatian Bawaslu Terkait Kerawanan di Pilkada Serentak

"Di tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk 1 orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku,” ucap Johanes.

"Pihaknya tidak menganggap Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua dan melihatnya sebagai agenda kepentingan politik dalam isu tersebut,” ujarnya menambahkan.

KPK Panggil Kembali Eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ancam Jemput Paksa Jika Tak Hadir Lagi

Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Photo :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

Ia juga menilai, pemilihan gubernur juga dinilai karena pada waktu itu masih menggunakan sistem noken, sehingga menguntungkan Lukas Enembe yang akhirnya terpilih menjadi gubernur.

Relawan Pendukung Pramono-Rano Bikin Tiba-tiba Menyala

“Alasan menggunakan sistem noken karena masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut,” katanya.

Ia pun meminta Lukas Enembe berjiwa besar dan bertanggung jawab, serta tidak mengurung diri dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi dengan meminta perlindungan masyarakat karena hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar.

"Hal tersebut juga dinilai sebagai upaya menghindar dari hukum, semua masyarakat harus patuh hukum negara,” ucap Johanes. 

Gubernur Papua Lukas Enembe

Photo :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir

Lebih lanjut, ia mengatakan pemeriksaan Lukas Enembe yang dilakukan di lapangan adalah salah, karena dalam hukum adat juga tidak ada yang melakukan hal tersebut.

"Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat,” kata Johanes.

Terkait masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe, ia meminta KPK harus diberi untuk melakukan pemeriksaan. “Lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut,” katanya.

Kantor BKPSDM Mappi, Papua, dibakar

Detik-detik Kantor BKPSDM Mappi Papua Dibakar Massa Gara-gara Tak Terima Hasil CPNS

Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mappi, Papua Selatan dibakar pengunjuk rasa, buntut kecewa hasil seleksi CPNS

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024