Jokowi: Banyak Masyarakat Keluhkan Pungli dan Tindakan Represif Polri
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahannya kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat. Sebab, saat ini Jokowi mengaku mendapatkan sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri.
Salah satunya mengenai pungutan liar atau Pungli yang dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya masyarakat yang mengeluhkan pungutan liar yang dilakukan oknum Polri jumlahnya cukup banyak.
"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu, sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota," kata Jokowi, dalam arahannya kepada pejabat tinggi Mabes Polri di Istana Negara.
oknum berseragam lakukan pungli di gerbang Tol
- Tiktok/Alfajar203
Jokowi meminta kepasa Polri untuk mengutamakan pendekatan persuasif. Jangan sampai Polri bertindak arogan dan juga melakukan tindakan represif.
"Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan," ujar Presiden.
Menurut Presiden, Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat.
Oknum Polisi di Polres Enrekang pukuli mahasiswa saat demo 11 April
- Tangkapan layar
Untuk itu, Presiden menyampaikan arahan keduanya yakni meminta kepada para petinggi dan perwira Polri untuk selalu mengingatkan anggotanya, agar memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu ini masalah persepsi—rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apa pun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani itu,"kata Jokowi
Polri harus mampu memberikan respon yang sigap kepada masyarakat. "Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspons cepat sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada," ujar Jokowi.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
