Klarifikasi Soal Heboh Pamdal Titipan Anggota Dewan di DPR

VIVA Nasional – Hari ini Selasa 4 Oktober 2022, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah meminta penjelasan Sekjen DPR Indra Iskandar terkait pernyataan banyaknya anggota pengamanan dalam (Pamdal) DPR yang merupakan titipan dari anggota dewan.

"Jadi tadi Pak Sekjen sudah kami panggil dan menghadiri undangan kami untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR yang menitipkan Pamdal ke kesekretariatan jenderal DPR atau proses rekrutmen," kata Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman setelah rapat klarifikasi dengan Sekjen DPR Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. 

Habiburokhman mengatakan, sedikitnya ada dua poin dari klarifikasi yang diberikan Indra. Habiburokhman mengatakan anggota DPR yang menitipkan Pamdal itu merupakan dari periode lalu. Namun para pamdal tersebut dikatakan juga telah ditingkatkan kualitasnya.

"Dua hal yang menjadi inti keterangan Sekjen DPR tadi. Pertama, beliau mengatakan memang ada beberapa anggota DPR yang menitip dalam proses rekrutmen pamdal tapi itu di periode sebelum ini, bukan di periode sekarang. Dan orang-orang pamdal yang dititip tersebut sudah ditingkatkan kualitasnya secara reguler dengan berbagai pelatihan," kata Habiburokhman. 

Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di periode sebelum mereka bertugas.

Lebih lanjut, Waketum Gerindra itu mengatakan Indra juga mencabut pernyataannya bahwa Pamdal titipan itu mayoritas alias sangat banyak. Atas klarifikasi tersebut, dia mengusulkan agar perkara pamdal titipan ini dihentikan.

"Yang kedua, saudara Indra Iskandar mencabut keterangan, pernyataan beliau minggu lalu diduga bahwa sebagian besar pamdal yang ada saat ini adalah titipan anggota dewan. Karena dua hal tersebut, dalam rapat pleno MKD hari ini juga saya akan mengusulkan perkara ini dihentikan, soal pamdal ini dihentikan," kata Habiburokhman.

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

VIVA.co.id

21 Desember 2024