MKD Usut Masalah Pamdal Titipan Anggota DPR

VIVA Nasional - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR bakal menelusuri terkait pernyataan Sekjen DPR Indra Iskandar yang menyebut bahwa sebagian besar pengamanan dalam di parlemen merupakan titipan anggota DPR.

Laporkan Nama-nama Anggota Dewan

MKD juga meminta agar Kesetjenan DPR melaporkan nama-nama anggota dewan yang menitipkan para pamdal tersebut.

Perlu Diusut

Menurut Junimart, persoalan pamdal ini perlu diusut, sebab akan menjadi masalah serius kalau dibiarkan. Menurut dia, menjadi pamdal di DPR seharusnya melalui jalur seleksi, bukan justru “nepotisme”.

“Pamdal harus mempunyai etos kerja, punya integritas kesamaptaan dan tidak mentang-mentang, harus cerdas serta bisa menterjemahkan SOP dan tupoksinya. Rekomendasi dibenarkan sepanjang yang direkom itu lolos seleksi. Kesekjenan harus sesegera mungkin melakukan evaluasi untuk pembenahan pamdal dan tidak perlu terikat kepada titipan oleh siapa pun itu," kata Politikus PDIP itu.

Dipicu Polemik Ketua IPW

Masalah ini mulanya dipicu dari polemik Ketua IPW yang beberapa hari lalu tidak diperkenankan masuk melalui gerbang depan DPR oleb Pamdal, meskipun sudah memberikan surat undangan MKD DPR. Alhasil, MKD memanggil Kesetjenan DPR mengenai masalah ini.

Usai dipanggil MKD DPR, Rabu, 28 September 2022, kepada awak mesia, Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan bahwa banyak personel Pamdal DPR yang merupakan titipan dari anggota DPR.

Awalnya, Indra mengakui bahwa banyak masalah di Pamdal DPR, sebab personel Pamdal tidak dididik secara militer.

"Memang problem utama yang harus saya sampaikan adalah pamdal-pamdal kita ini bukan pamdal-pamdal yang terdidik secara militer dan terdidik secara kesamaptaan," kata Indra.

Indra menjelaskan, anggota Pamdal direkrut dari orang-orang yang membutuhkan penghasilan karena berstatus pengangguran. Bahkan banyak juga di antara mereka yang merupakan titipan anggota DPR.

"Sebagian besar titipan dari anggota dewan," katanya.

Kendati para pamdal tidak dididik secara militer dan berasal dari kalangan pengangguran, Indra berdalih belakangan ini mereka mulai tertib.

Menurut Indra, dulu, Pamdal DPR tidak bekerja secara benar. Mereka kerap hanya duduk sambil bermain ponsel dan merokok di gerbang.

"Saya masih cukup punya kesabaran karena saya tidak pernah terbiasa nempeleng orang saja, Pak. Kalau saya terbiasa nempeleng orang mungkin saya... Karena ini buat saya pekerjaan sebagai sebuah konsekuensi logis itu harus dilakukan sebagai seorang pengamanan," kata Indra.

Kemudian, untuk membuat personel pamdal lebih tertib, Indra menambahkan pihaknya memberikan pelatihan terhadap pamdal setiap 6 bulan sekali. Mereka dilatih oleh aparat. Bahkan, oleh Korps Pasukan Khusus yang merupakan prajurit elite TNI AD.

"Untuk melatih kesamaptaannya, melatih kedisiplinannya, itupun enggak bisa banyak. Karena gesturnya memang gestur sipil yang ke sini job seeker bukan memang berniat passion sebagai aparat pengamanan," katanya.

Meski demikian, kata Indra, meskipun para pamdal sudah dilatih, hanya sekitar 50 dari 700 anggota yang memiliki sikap sigap. Dia juga menyebut para pamdal juga kerap bandel jika tidak ada anggota dewan, di mana pamdal senang nongkrong sambil merokok di balik pohon di lingkungan DPR.

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

VIVA.co.id

18 Desember 2024