Massa Tani Geruduk DPR, Singgung 900 Petani Ditangkap
- VIVA/ Yeni Lestari
VIVA Nasional – Massa aksi dari kaum tani, buruh dan sektor lainnya seperti nelayan, menggeruduk gedung DPR/MPR RI hari ini, Selasa, 27 September 2022. Mereka melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2022.
Berdasarkan pantauan VIVA di lokasi, massa aksi mulai berdatangan di depan Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan seperti 'Akui entitas Perempuan Petani', 'Hentikan Perampasan Ruang Hidup Perempuan' dan 'Suara Perempuan Nelayan = Suara Rakyat'.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengungkap sejarah para petani. Dalam orasinya, Dewi mengatakan terjadi sedikitnya 4 ribuan konflik yang melibatkan petani, yang menyebabkan ratusan kaum tani ditangkap.
"Kaum tani di Indonesia selama 17 tahun terakhir, ada 4.009 konflik. Ada 900 lebih petani ditangkap karena memperjuangkan tanahnya," kata Dewi dalam orasinya, Selasa, 27 September 2022.
Untuk diketahui, sejumlah elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini. Lebih dari 2.000 massa diperkirakan akan menggereduk gedung perwakilan rakyat itu siang nanti.
"Dari yang di DPR itu ada KNPA soal agraria, kemudian kalau mahasiswa ini ada GEBRAK, BEM SI dan buruh," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin saat dihubungi wartawan.
Kata Komarudin, sebanyak 4.400 personel kepolisian akan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Sementara, untuk rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan gedung DPR/MPR RI bersifat situasional. Meski begitu, ia berharap agar tidak ada pengalihan arus dalam aksi unjuk rasa kali ini.
"Hari ini ada di beberapa titik juga, makanya disiapkan 4.400 personel. Seperti biasa (rekayasa lalu lintas) kita situasional ya, harapannya tentu tidak sampai ada pengalihan," sambungnya.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
