Soal Kasus Effendi Simbolon, Reaksi Prajurit TNI Dinilai Wajar
- Istimewa
VIVA Nasional - Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menanggapi diamnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam kasus anggota DPR, Effendi Simbolon, dan institusi yang ia pimpin. Apakah berhubungan dengan Pilpres 2024?
"Masih terlalu jauh," kata Ujang saat dihubungi, Jumat, 16 September 2022.
Terkait pernyataan Effendi Simbolon soal TNI seperti gerombolan, Ujang menyampaikan bahwa marwah dan institusi TNI memang harus dijaga.
"TNI punya harga diri," katanya.
TNI Tak Boleh Dilecehkan
Ia menyatakan tidak boleh TNI dilecehkan dan diprovokasi. Selain sebagai salah satu simbol persatuan dan kesatuan bangsa, TNI sudah banyak berkontribusi kepada bangsa dan negara ini.
Pria mengaku prajurit TNI ancam Effendi Simbolon
- TikTok@laroses500
"TNI selama ini banyak berjasa pada bangsa dalam rangka menjaga NKRI dan kedaulatan negara. Kita tidak ragu soal itu, kita sepakat itu," katanya.
Wajar Prajurit TNI Bereaksi Keras
Ujang sendiri menilai wajar saja prajurit TNI bereaksi keras merespon tuduhan Effendi Simbolon soal TNI gerombolan tersebut. Sebab, prajurit ingin menjaga harkat dan martabat institusinya.
“Sudah benar apa yang dilakuan prajurit-prajurit itu menjaga harkat dan martabatnya. Dan Effendi Simbolon sudah minta maaf,” katanya.
Ujang berharap perkara Effendi Simbolon harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kejadian serupa tidak boleh terulang lagi.
“Agar tidak terulang kejadian ini, kan kalau tida ada asap tidak ada api. Jadi tidak akan ada respons kalau tidak ada pernyataan. Dan jangan ada politisi yang membuat statement yang membuat gaduh, itu saja sebenarnya. Kalau tida ada pernyataan itu kan tidak akan ada respons dari tentara,” katanya.
Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, membuat ramai publik di tanah air. Sebab, ia menyebut TNI seperti gerombolan yang melebihi ormas pada rapat kerja bersama Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan.
Akibat pernyataan itu, sejumlah prajurit TNI mengecamnya. Namun kemudian, politisi PDIP itu kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
