Kiai Said Kritik Harga BBM, SAS Institute: Otokritik Kebangsaan
- SAS Institute.
VIVA Nasional - Mantan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj melontarkan kritik terhadap kenaikan harga BBM. Alasannya, kebijakan itu sangat berdampak terhadap masyarakat terutama ekonomi lemah karena otomatis akan dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok.
BBM Naik, Kebutuhan Pokok Ikut Naik
“BBM naik, sudah pasti kebutuhan pokok ikut naik. Nelayan sepanjang pantura menjadi korban. Solar untuk berlayar bukan saja naik, namun barangnya tidak ada. Itu kan kader NU semua. Bagi-bagi BLT juga bukan solusi bagi rakyat, seperti hanya untuk bagi-bagi permen. Sifatnya sementara,” kata Kiai Said Aqil Siroj saat Haul ke-33 KH ‘Aqiel Siroj di Pesantren Kempek, Cirebon, dikutip pada Rabu, 9 September 2022.
NU Punya Tanggung Jawab Moral
Ia mengatakan NU sebagai civil society punya tanggung jawab moral menyuarakan suara rakyat.
"Jadi sikap itu perlu kita letakan sebagai otokritik kebangsaan yang membangun. Sama-sama kita mencari solusi krisis pangan dan energi,” katanya.
Abi Rekso menilai krisis energi dan pangan sudah di depan mata. Jika mengutip dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa alokasi subsidi energi tahun ini sebesar 502,4 T tidak cukup akibat kenaikan harga minyak dunia.
Said Aqil Siraj (SAS) Institute.
- SAS Institute.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Hal Energi
Dia mengatakan sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan secara serius. Sinergitas dan kolaborasi bukan saja difokuskan antar lembaga pemerintah dan struktur pemerintahan daerah.
Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek produsen energi juga sudah perlu dipikirkan. Menuju kedaulatan energi.
“Dengan pembatasan subsidi BBM, kita mendorong anggaran untuk riset dan pengembangan Pembangkitan Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas," katanya.
Dia berharap PLN segera fokus pada Pembangkit Listrik EBT. Seperti di Jepang, masyarakat menggunakan solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.
"Jika ada lebih daya, maka pemerintah akan membeli dari produksi kapasitas listrik rumahan. Ini kan bagus, harga listrik stabil dan masyarakat bisa mendapatkan insentif dari pemerintah,” ujarnya.
Abi menekankan jika pengelolaan anggaran hanya difokuskan kepada jaringan pengaman sosial seperti bansos dan BLT. Maka konsentrasi terhadap peta jalan kedaulatan energi akan abai. Setidaknya, jika ke depan ada kenaikan minyak dunia, tidak menjadi variabel kenaikan harga listrik.
“Jika nanti pembangkitan listrik EBT bisa berjalan dengan melibatkan potensi masyarakat dan pesantren, kalau harga BBM naik harga listrik tidak naik. Ini akan membantu meringankan masyarakat,” katanya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
