Jokowi Semprot Yasonna: Ganti Semua Dirjen Sampai Bawahnya!
- Biro Pers Sekretariat Presiden.
VIVA Nasional - Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dengan banyaknya keluhan atas pemberian visa hingga Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS). Jokowi menyoroti izin masuk dan tinggal di Indonesia yang dinilai maish ruwet.
Jokowi pun memerintahkan menteri terkait untuk memperhatikan hal itu. Bahkan, eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berani melakukan gebrakan seperti mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) jika tak bisa merubah ke arah lebih baik.
"Kita harus mulai betul-betul Pak Menteri, merubah ini Pak. Ganti itu kalau memang nggak punya kemampuan reform. Ganti semua dari Dirjen sampai bawahnya diganti," kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Sabtu, 10 September 2022.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
- VIVA/Cahyo Edi
Dia menyampaikan, terkait permasalahan visa maupun KITAS banyak yang menyampaikan keluhan baik dari investor maupun turis. Menurutnya pada KITAS, imigrasi masih mengatur dan mengontrol sehingga dengan itu sangat menyulitkan.
Jokowi mengingatan agar pola pikir pejabat di kementerian terkait bisa berubah karena tujuan dalam hal ini untuk memudahkan dan melayani. Ia mengaku malu karena mendapat suara-suara miring terkait keruwetan itu.
"Seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus dirubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti ini malu juga," ujarnya.
Kemenhukham Direktorat Jenderal Imigrasi
- vivanews/Andry Daud
Menurut dia, dengan regulasi dan izin yang mendukung maka akan mempermudah minat investor.
"Jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa yang namanya KITAS kalau kita ya, mereka melihat itu kalau dia investor investasinya berapa sih di lihat. Negara itu pasti lihat," lanjut Jokowi.
Selain itu, dia menambahkan, negara seharusnya juga melihat pihak terkait yang mendapatkan KITAS atau visa mampu membuka seberapa besar lapangan kerja. "Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti ke sana," tuturnya.
Bagi Jokowi, dengan tidak adanya kemudahan itu Indonesia menjadi tak menarik bagi investor maupun wisatawan.
"Oleh sebab itu saya cek ini kenapa? Kita menjadi tidak menarik salah satunya, bukan salah satunya paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita masih gaya lama," kata Jokowi.
Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik
Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa residen Ke-7 RI Jokowi layak memimpin partai alias menjadi ketua umum partai politik (parpol).
