Anggota DPR Ingatkan Penyaluran BLT BBM Harus Cepat, Tepat dan Akurat
- ANTARA
VIVA Nasional – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menyayangkan sikap pemerintah yang bergeming dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Bersikukuhnya pemerintah menaikkan harga BBM di tengah situasi ekonomi masyarakat yang masih berat, akan menambah beban dan membuat masyarakat semakin menjerit.
Menurut Guspardi, seharusnya pemerintah dapat menekan dan mengendalikan dampak kenaikan BBM bersubsidi yang notabene akan berdampak pada kenaikan ongkos transportasi dan melonjaknya harga beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
Ilustrasi-Pasokan BBM
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
“Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga daya beli masyarakat agar inflasi tidak melambung tinggi," kata Guspardi dalam keterangannya diterima awak media Jumat, 9 September 2022.
Dia menilai, akibat kenaikan BBM mempunyai efek ganda (multiplier effect) dengan meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, efeknya akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan.
“Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik. Hal ini tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat,” kata Guspardi.
Ilustrasi mobil tangki BBM Pertamina.
Jika daya beli rendah, lanjut Guspardi, masyarakat pasti akan tertekan dan terbebani. Pemerintah, menurut dia, perlu menyiapkan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dengan mengendalikan harga-harga pokok dan kebutuhan pangan, demi menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga.
“Dan yang tak kalah pentingnya, pemerintah harus melakukan evaluasi tata kelola sektor energi. Pemerintah harus melakukan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM,” kata Guspardi.
Selanjutnya, menurut Guspardi, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi migas nasional agar mengurangi impor minyak dan bisa menjadi negara pengekspor minyak. Upaya itu juga dibarengi dengan ikhtiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan.
“Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan oleh pemerintah, tidak seharusnya dibebankan kepada seluruh masyarakat," ujarnya.
Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan agar pemerintah menyegerakan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan sebagai anggaran bantuan yang diperlukan masyarakat miskin. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM atau fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Teknisnya bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial, agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Guspardi, pemerintah harus menyiapkan skema pemberian BLT dengan cermat, akurat dan tepat sasaran. Beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi serta sinergitas yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat.
“Subsidi bagi masyarakat akibat kenaikan harga BBM harus dipastikan lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu, jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya," kata anggota Baleg DPR RI tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun telah disiapkan bagi masyarakat. Bantuan sosial tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.
