BBM Naik, GMKI: Buat Masyarakat Makin Menderita Setelah Pandemi
- Istimewa
VIVA Nasional - Penolakan atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subdisi masih terjadi. Salah satu eleman yang kritis terhadap kenaikan BBM ini adalah kalangan mahasiswa.
Hal ini yang juga jadi perhatian Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI). Mereka juga demo turun ke jalan menyuarakan penolakan harga BBM naik di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat, Rabu, 7 September 2022.
Ketua Umum GMKI Jefri Edi Irawan Gultom mengkritik kenaikan harga BBM sebagai sikap pemerintah yang dinilainya tak berdaulat terhadap energi Indonesia.
"Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan mempengaruhi harga bahan pokok dan harga kebutuhan lainnya. Tentu hal ini membuat masyarakat semakin menderita setelah krisis pandemi COVID-19," kata Jefri, dalam keterangannya, Kamis, 8 September 2022.
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
- VIVA/M Ali Wafa
Dia menyoroti diduga ada kelalaian sejak awal hingga menyebabkan cadangan BBM subsidi terkuras. Jefri bilang seharusnya sejak awal Pemerintah bisa memprediksi soal cadangan BBM subsidi. Dengan demikian, bisa mengontrol penggunannya.
"Sehingga masyarakat luas tidak menjadi korban lagi atas kelalaian Pemerintah," jelas Jefri.
Jefri bilang, PP GMKI juga menginstruksikan pengurus GMKI Se-tanah air untuk mendukung aksi menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
"Kami berharap Pemerintah segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Dan kami juga meminta pemerintah mengedepankan hati nurani dalam mengambil kebijakan," tutur Jefri.
Dalam demo, Jefri menyampaikan beberapa tuntutan GMKI. Saat aksi tersebut, dihadiri anggota GMKI se-Jabodetabek.
Ada 5 tuntutan yang disampaikan Jefri seperti meminta pemerintah batalkan kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu, mesti ada kebijakan pemerintah yang bisa mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi.
1. Meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Meminta pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi.
3. Meminta pemerintah segera merealisasikan Perpres No. 55 tahun 2019.
4. Meminta pemerintah memangkas anggaran belanja yang tidak berdampak pada rakyat kecil.
5. Meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
