Suharso Monoarfa Juga Diminta Mundur dari Kepala Bappenas

Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Nasional – Usai diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPPSuharso Monoarfa kembali didemo oleh massa aksi yang berasal dari para santri. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut jabatan Suharso dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas).

Ekonomi Tumbuh Stagnan 5 Persen, Bappenas: Indonesia Harus Keluar dari Middle Income Trap

“Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” ujar Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 6 September 2022.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Photo :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya/tangkapan layar
Mardiono Perintahkan Kader PPP NTB Menangkan Pilkada 2024

Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu menyinggung hati para santri. Maka, Guntur menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut jabatan Suharso.

“Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” ungkapnya.

Pemerintah akan Lanjutkan Fondasi Kuat Pembangunan Nasional Warisan Jokowi

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Photo :
  • Bappenas

Adapun Suharso Monoarfa diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP oleh Majelis Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) beberapa waktu lalu. Suharso diberhentikan buntut dari ucapannya terkait “kiai amplop” dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Baca juga: PPP Serahkan Berkas Pergantian Ketum Baru ke Kemenkumham

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian  PPN/Bappenas, Tri Dewi Firgiyan

Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas menyebut pentingnya pemberdayaan dan tata kelola pedesaan yang lebih adaptif dengan pengingkatan kapasitas

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024