Jika Harga BBM Tak Turun, Buruh Ancam Mogok Nasional Lumpuhkan Ekonomi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Nasional – Masa aksi dengan jumlah ribuan orang dari elemen buruh melakukan demonstrasi 'demo" tolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa 6 September 2022.
Presiden KSPI Said Iqbal yang berorasi di atas mobil komando kemudian mengajak para buruh untuk melakukan mogok nasional jika BBM tidak juga di turunkan harganya oleh pemerintah.
Said Iqbal juga mengatakan ada tuntutan selain penurunan harga BBM yakni menuntut Omnibus Law tidak disahkan dan kenaikan upah direalisasikan.
Demo Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM
- VIVA/M Ali Wafa
"Siap mogok nasional? Siap! November akhir atau Desember awal bila BBM tidak diturunkan, Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," ujar Said dengan pengeras suara di atas mobil Komando depan gedung DPR, Selasa 6 September 2022.
Said mengatakan massa buruh tidak takut menggelar mogok nasional dan akan dilakukan secara situasional.
"Enggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional tapi konstitusional mengikuti aturan undang undang, menjaga ketertiban," ujarnya.
Said Iqbal Presiden KSPI
- VIVA/M Ali Wafa
Said mengatakan dengan mogok nasional kinerja buruh seluruh Indonesia maka akan melumpuhkan ekonomi dan bisa mengubah kebijakan pemerintah ke depannya.
"Syaratnya gampang, setop produksi, lumpuh ekonomi. Di sini ada pengemudi, bus, DAMRI, saya akan instruksikan mereka setop operasional, Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak mahasiswa," ujarnya.
Said mengatakan ekonomi rakyat menjadi korban atas kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM yang dikatakan Said adalah hal yang sangat menyengsarakan masyarakat.
"Ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal. Atas nama APBN mereka tega menyengsarakan rakyat," ujarnya.
Said juga mengatakan buruh meminta DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM. Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.
"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujarnya.
"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suara kan suara rakyat, kamu punya hak kamu punya hak interpelasi DPR gunakan ini, saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya soal tuntutan ke DPR.
