Pemkab Bantul Siapkan Langkah atasi Inflasi Dampak Kenaikan BBM
- VIVA
VIVA Nasional – Pemerintah Kabupaten Bantul (pemkab), Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan beberapa langkah guna mengatasi inflasi atau kenaikan harga-harga sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.
“Akibat kenaikan BBM ini kan ada efek domino, berupa kenaikan-kenaikan harga yang lainnya, inilah yang disebut dengan inflasi,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usah mengikuti Rakor Antisipasi Dampak Kenaikan BBM dengan Mendagri, Mekeu, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kapolri di Aula Polres Bantu, Senin, 5 September 2022.
Menurut Bupati Bantul yang diberitakan oleh Antara, kenaikan harga BBM ini akan terdampak kepada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah atau berpenghasilan di bawah rata-rata atau rendah, sehingga memutuskan untuk memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai atau BLT dari berbagai arah.
Polisi Jaga Pom Bensin
Selain itu, Abdul, pemerintah daerah juga melakukan refocusing belanja kegiatan yang tidak mendesak untuk bantuan sosial tersebut, termasuk pada pemanfaatan belanja tak terduga.
“kemudian maksimal 30 persen dari dana desa dapat digunakan untuk kompensasi inflasi kepada masyarakat yang terdampak, masyarakat miskin. Dan ini butuh koordinasi lebih lanjut,” ujarnya kepada Antara.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah siap mematangkan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa stakeholder untuk mencegah dampak kenaikan harga BBM, karena hal tersebut menyangkut banyak lembaga dan menyangkut pada sasaran penerima yang harus diperhatikan.
“Kita akan mengundang Badan Pusat Statistik, mengundang dari pakar-pakar ekonomi, kira-kira treatment yang paling baik untuk menanggulangi dampak inflasi ini, kita sadar bahwa pemda itu bukan institusi yang serba tahu,” Ujarnya.
Subsidi BBM dialihkan, rakyat dikasih BLT.
- VIVA
Bupati Bantul juga memastikan pemerintah daerah juga akan melibatkan dari kampus maupun kalangan akademisi untuk memberikan saran-saran atau rekomendasi mengenai kebijakan ekonomi yang tepat kepada masyarakat.
“Kompensasi ini harus bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya kita tidak sekadar bagi-bagi bantuan, tapi di samping harus tepat sasaran, juga waktu yang tepat untuk diberikan,” ungkapnya.
