Harga BBM Naik, Masyarakat Kecil Disebut yang Paling Terdampak
VIVA Nasional - Setelah melalui pertimbangan dan alasan, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak pada Sabtu, 3 September 2022. Sebagai alasan klasik dan selalu diulang-ulang setiap kali ingin mencabut subsidi BBM, disampaikan bahwa subsidi BBM membebani pemerintah dan tidak tepat sasaran.
Apapun Alasannya
"Apapun alasannya, dampak paling besar ditanggung dan dirasakan masyarakat kecil," kata Direkstur Ekskutif Said Aqil Siraj (SAS) Institute, Sa’dullah Affandy, Senin, 5 September 2022.
Said Aqil Siraj (SAS) Institute.
- SAS Institute.
Perlu Beri Masukan
Oleh karena itu, lanjut dia, SAS Institute merasa perlu memberikan masukan, pertimbangan, juga pernyataan sikap kepada pemerintah.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, GMNI-HMI Gelar Demonstrasi di Gedung DPR
Kaji dan Hitung Ulang
Pertama, sebelum dan setelah menaikkan harga BBM, pemerintah harus mengkaji dan menghitung ulang dampak dan akibat kenaikan BBM bagi rakyat kecil dengan lebih memperhatikan dan memprioritaskan nasib mereka.
"Dalam hal ini, yang harus dikedepankan adalah nasib dan kemaslahatan rakyat bukan elit," kata Sa’dullah lagi.
Ia menuturkan sebagaimana kaidah fiqh tasharuful imam ala al-raiyyah manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).
BLT Bukan Solusi
Di samping itu, kata Sa’dullah, SAS Institut menilai pengalihan subsidi melalui bantuan sosial langsung sama sekali bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah, karena hanya menjadi “pelipur lara” bagi rakyat kecil.
Antrean BBM di SPBU.
- Teguh Joko Sutrisno/ VIVA.
"Ke depan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Kedua, ia mengatakan pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi migas nasional agar mengurangi impor minyak dan bisa menjadi negara pengekspor minyak. Juga dibarengi dengan ikhitiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan.
"Ketiga, sebagai perusahaan milik pemerintah, pertamina harus segera berbenah diri menjadi perusahaan profesional dan terbebas dari intervensi elit politik (oligarki politik)," tutur Sa’dullah.
