Andi Gani dan Said Iqbal Dukung Penuh Polri Berantas Radikalisme
- VIVA/ Foe Peace Simbolon
VIVA Nasional – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan perlu ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat kalau radikalisme adalah tindakan yang tak dibenarkan dari sudut pandang manapun.
Hal itu diungkap usai nonton bareng (nobar) film Sayap-Sayap Patah bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Selain Andi Gani, hadir pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
"Terkait pemahaman bahayanya radikalisme, karena itu kami pengurus KSPSI mendukung Pak Kapolri, dan kami akan tetap akan bersama Polri," kata Andi Gani di Jakarta, Kamis 25 Agustus 2022.
Andi Gani menegaskan komitmennya untuk memberantas gerakan radikalisme di Tanah Air. KSPSI, kata dia, siap memberi dukungan penuh kepada pemerintah dan Polri mengambil tindakan tegas terkait masalah itu. KSPSI katanya, merupakan mitra strategis Korps Bhayangkara.
Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal dan mengambil peran besar terkait dengan pemahaman dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan mendukung Kapolri untuk menegakkan hukum.
"Tapi jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan meminta revisi Undang-Undang Polri dan tujuan politik lainnya," ucap Said Iqbal.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berterima kasih kepada KSPSI dan KSPI, yang telah memberi dukungan penuh kepada Polri. Dia berharap terus akan dukungan untuk memberantas paham radikal radikal.
"Saya mengapresiasi dari teman-teman, kita tadi sudah nonton bareng, film yang berjudul Sayap Sayap Patah, kisah heroik dari peristiwa yang terjadi di Mako Brimob beberapa waktu lalu. Tentunya menjadi hal yang harus menjadi spirit kami semua, memang banyak tugas berat yang kami hadapi, terima kasih atas dukungannya," ujar Kapolri.
Kepala BIN Ungkap Potensi Kekacauan Jelang Pilkada, Ada Ancaman Terorisme
Kepala BIN mengungkapkan potensi kekacauan menjelang Pilkada 2024. Salah satu fase kritis yang berpotensi menimbulkan kekacauan saat Pilkada adalah minggu tenang.
