Baru Bebas, Eks Wali Kota Cimahi Ajay Tersangka Lagi di KPK
- ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna sebagai tersangka. Ajay masuk dalam pusara kasus suap terhadap mantan penyidik KPK, AKP Robin Pattuju.
"Sudah (jadi tersangka). Kalau enggak salah, itu kan pernah terungkap di sidangnya Robin Pattuju ya, (kasus) suap, mungkin itu," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada wartawan, Kamis, 18 Agustus 2022.
Walikota Cimahi non aktif, Ajay Muhammad Priatna.
- Youtube
Meski demikian, Alex enggan menjelaskan lebih jauh terkait perkembangan kasus dugaan suap yang menyeret Ajay. Termasuk apakah Ajay akan kembali ditahan atau tidak.
"Nanti pasti akan disampaikan ketika ditahan, nanti kita umumkan juga," jelasnya.
Untuk diketahui, mantan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna baru saja bebas setelah mendekam di lembaga permasyarakatan (lapas) Sukamiskin, Bandung pada Rabu, 17 Agustus 2022 kemarin. Namun, tak lama berselang, Ajay langsung ditangkap kembali oleh penyidik KPK.
Adapun sebelumnya, Ajay terlibat dalam kasus suap untuk pemulusan perizinan proyek rumah sakit. Majelis Hakim menyatakan Ajay terbukti menerima suap sebesar Rp1,6 miliar terkait pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda di Kota Cimahi. Atas dasar itu, hakim memvonis Ajay dengan hukuman 2 tahun penjara.
AKP Stepanus Robin Pattuju
- ANTARA
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ajay Muhammad Priatna pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Sulistyo di PN Bandung, Rabu, 25 Agustus 2021
Ajay terbukti menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Selain itu, Ajay pun dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1,25 miliar. Apabila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan maka akan diganti hukuman kurungan selama satu tahun.
KPK Wajibkan Menteri dan Wamen Prabowo Setor LHKPN Sebelum 21 Januari 2025
Menteri hingga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto wajib menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu.
