Instruksi Jokowi Gunakan Produk Dalam Negeri Pacu Pertumbuhan Ekonomi
- Instagram Jokowi
VIVA Nasional – Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masif menggunakan produk dalam negeri berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seluruh lembaga terus didorong untuk memakai produk buatan anak bangsa.
Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Felix Martha mengatakan langkah Jokowi patut untuk mendapat apresiasi tinggi. Lantaran semakin membuat stabilitas ekonomi nasional terjaga baik.
Dia menambahkan, penggunaan produk dalam negeri turut membuat pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) semakin berkembang pesat. Menciptakan iklim daya beli yang sangat tinggi.
“Penggunaan produk dalam negeri merupakan langkah ikhtiar yang ditempuh Pak Presiden. Tujuannya untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat di era pemulihan ekonomi,” kata Felix dalam Seminar Nasional di Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
Menurut dia langkah Jokowi dalam menekankan penggunaan produk dalam negeri tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lebih dari itu sebagai upaya dalam menunjukkan identitas bangsa di mata dunia.
“Segala cara yang sifatnya untuk pemulihan ekonomi saat ini mesti diprioritaskan,” paparnya dalam seminar nasional di Institut Pertandian Bogor beberapa waktu lalu.
Sementara itu, terkait dinamika geopolitik dunia yang mengakibatkan sejumlah negara mengalami krisis ekonomi dan energi, Felix mengimbau agar pemerintah bisa mencari peluang demi kepentingan nasional.
Presiden Jokowi di Peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumut
- YouTube Sekretariat Presiden
“Pemerintah harus jeli melihat situasi ini dan harus bisa mengambil celah terbaik dalam bermanuver di politik luar negeri, sebisa mungkin tujuannya untuk kepentingan nasional, untuk mempertahankan kedaulatan dari sisi politik, ekonomi dan kebudayaan,” tandasnya.
Untuk diketahui, komitmen pembelian produk dalam negeri tahun 2022 oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) dalam e-katalog mencapai Rp802 triliun. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp296 triliun.
Baca juga: LKPP Konsolidasi Pengadaan Laptop Dukung Industri Dalam Negeri
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
