Polri: Penegakan Hukum Dilakukan Secara Ilmiah
VIVA Nasional - Polri menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan berbasis profesionalisme serta pendekatan ilmiah (scientific approach), seperti kedokteran forensik dan forensik digital.
"Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan usaha ilmiah, bukan sekedar common sense, non scientific belaka," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, dalam sebuah diskusi bertema "Optimalisasi Forensik Digital Pada Penguatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan" di Jakarta, dikutip pada Jumat, 5 Agustus 2022.
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo
- Polri
Bantuan Dokter
Oleh karena itu, lanjut Dedi, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal yang dimilikinya amat diperlukan.
Sedangkan forensik digital mengungkap dan menafsirkan data secara elektronik, yang membutuhkan standar yang ketat untuk menghadapi pemeriksaan silang di pengadilan.
Ilustrasi Jenazah tiba di rumah sakit.
- VIVA/Muhamad Solihin
Ilmu Pengetahuan Bisa Jadi Barang Bukti
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina AFDI Kombes Pol. Mohammad Nuh Al Azhar, menyatakan science bisa menjadikan barang bukti bicara dan menghubungkannya dengan sisi legal.
"Jadi science yang mempertanggung jawabkan temuan penyidik saat di pengadilan, terutama saat dicecar hakim," katanya.
Tidak Bekerja Sendiri
Namun Nuh menegaskan science tidak bisa bekerja sendiri, perlu sebuah tim untuk memecahkan puzzle yang jadi pertanyaan publik.
Waspadai Informasi Sesat
Sedangkan, pakar komunikasi, Devi Rahmawati, mengingatkan masyarakat akan perlunya mewaspadai banjirnya informasi sesat yang disebarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui media sosial.
Ilustrasi media sosial.
- U-Report
"Masyarakat sekarang hidup dalam rezim kecepatan informasi bukan ketepatan. Akibatnya, informasi sesat yang melimpah di media sosial diterima begitu saja, tidak disaring dengan baik," kata Devi.
Sedih dengan Wajah Masyarakat Indonesia di Medsos
Akademisi Universitas Indonesia ini sedih karena wajah masyarakat Indonesia di medsos lebih banyak sebagai pemarah, suka memboikot, dan cenderung langsung menghakimi tanpa data yang kuat.
Meskipun sudah banyak yang ditindak secara hukum, menurut Devi, sifat dan perilaku netizen Indonesia masih tidak berubah. Akibatnya, polarisasi di masyarakat tidak hanya terjadi di politik tetapi terjadi di hampir semua sendi kehidupan.
Devi berharap adanya upaya bersama mengatasi penyebaran informasi sesat melalui medsos sebagai wujud tanggung jawab bersama untuk masa depan yang lebih baik.
Ketua Dewan Pembina AFDI Kombes Pol Mohammad Nuh Al Azhar sepakat dengan sinyalemen Devi Rahmawati. Untuk itu, Nuh berharap masyarakat bijak dalam menggunakan medsos.
"Jangan mudah memvonis atau berspekulasi jika tidak tidak memiliki data dan bahan analisa yang kuat, karena itu bisa merugikan orang lain dan diri sendiri," kata Nuh.
Babak Baru Kasus Pemerasan DWP 2024, LBH Jakarta Sebut Kapolda Metro Jaya Harus Ikut Bertanggung Jawab
LBH Jakarta menilai kasus ini tidak hanya mencoreng institusi Polri, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
